Sidang Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin

Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai
Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

BOGOR–Kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Tahun Anggaran 2021 yang menyeret Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY) segera disidangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan barang bukti empat tersangka ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Bacaan Lainnya

Empat tersangka selaku pemberi suap itu ialah Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kepala Subdit Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

“Hari ini dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka AY dan kawan-kawan dari tim penyidik pada tim Jaksa KPK,” ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, kemarin.

Dia menuturkan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap karena dari hasil pemeriksaan, seluruh unsur dugaan pemberian suap telah terpenuhi. Perihal penahanan para tersangka kata dia, masih tetap berlanjut di bawah kewenangan tim jaksa.

Masing-masing tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan mulai 24 Juni hingga 13 Juli. Tersangka Ade Yasin ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Adam Maulana dan Ihsan Ayatullah di Rutan KPK pada Kavling C1, serta Rizki Taufik di Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK.

“Kami memastikan pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera dilaksanakan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja,” tambahnya.

Selain Ade Yasin dan kawan-kawan, KPK telah menetapkan empat tersangka lain selaku penerima suap. Yakni pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jabar/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jabar/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah
Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/ pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

KPK menduga suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut bertujuan agar Pemkab Bo- gor kembali mendapatkan pre- dikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. (cok/jpg)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan