BOGOR, RADARSUKABUMI.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rencananya akan memberikan dua opsi sebagai solusi mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Pilihan tersebut antara lain diterapkannya sistem ganjil genap atau pelarangan masuk kendaraan berpelat B yang mendapat penolakan keras dari Bupati Bogor, Ade Yasin.
Menurut bupati Ade Yasin, peraturan tersebut mengancam sumber pemasukan tempat wisata di Kabupaten Bogor bagian Selatan. “Pengunjung tempat wisata rata-rata orang Jakarta. Aneh, Puncak-kan tempat wisata,” ucapnya, dilansir dari Pojokjabar (Radarsukabumi.com grup).
Ia menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan segera saat ini adalah pelebaran jalan raya Puncak. Ia menyebutkan bahwa biang kemacetan yang selama ini terjadi disebabkan ruas jalan yang tidak sebanding dengan volume kendaraan.
“Solusinya adalah segera dibangun Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak II. Bukan pelarangan kendaraan plat B. Kasian para pelaku usaha di Puncak, hotel, restoran,” katanya.
Baca Juga: 28 Saksi Kasus Pembunuhan Noven di Jalan Riau Diperiksa, Polisi Masih Kesulitan Cari Pelaku
Selain Bupati Bogor, penolakan juga datang dari para pelaku bisnis kawasan tersebut. Seperti Event Manager Taman Wisata Matahari, Ilham menyatakan bahwa terkait rencana pencanangan kedua skenario sebagai dasar pemecah masalah kemacetan tersebut pastinya mengguncang dunia pariwisata Puncak.
Ia juga mengatakan, Pemkab Bogor juga akan turut dirugikan, karena keduanya pasti akan menganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri pariwisata. “Tidak hanya pemerintah dan pelaku usaha, perekonomian warga sekitar juga akan menurun. Apalagi warga yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM),” terangnya, Minggu (27/1).
Terkait dengan penurunan PAD, sambung Ilham, Pemkab Bogor pastinya juga tidak ingin kehilangan pajak pendapatan. Karena kedua skenario ini akan sangat berimbas terhadap pajak yang berasal dari para wisatawan. Sementara saat ini, kata dia, untuk PAD sektor pariwisata Puncak, menyumbang sebanyak 40 persen pendapatan daerah.
“Untuk PAD sektor pariwisata nilainnya cukup bagus. Mungkin kalau kedua skenario itu diterapkan, PAD bisa turun setengahnya,” terangnya.
