BANDUNG — Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jabar menilai, konflik Permasalahan Bisnis Getah Pengusaha yang berujung pada tidak berjalannya skema pemberdayaaan. Hingga membuat masyarakat terintimidasi, lebih parah lagi masyarakat banyak dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal ini oknum desa dan juga Oknum BBKSDA.
“Ya terbukti, jika ada masalah tak satupun orang BBKSDA yang hadir hal yang sama terjadi saat 3 rahun lalu menyoal penolakan SK 25 Menteri LHK soal perubahan status kawasan CA ke TWA yang fantastis, “terang Ketua BP FK3I Jabar Dedi Kurniawan, dalam rilisnya.
Saat ini proses Penolakan SK masih berlangsung dan mendapat sedikit respon dari Menteri melalui Dirjen KSDAE dengan dibentuknya team Evaluasi Serta Tim EkF kawasan Papandayan dan darajat yang dipersoalkan.
“Saya lihat perlu adanya reformasi dan reorganisasi BBKSDA Jawa Barat dan sejauh mana pihak KLHK melakukan proses terebut atas Tufoksi dan keberaniannya, atau jangan-jangan memang Upt BBKSDA Jawa Barat Sengaja Dibuat seperti ini oleh pejabat KLHK ?, “bebernya.
