Dua Ormas Islam Jabar Kompak ‘Keroyok’ Investasi Miras

  • Whatsapp
Ilustrasi Miras

RADARSUKABUMI.com — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menolak Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras. Miras lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Selain PWNU Jabar, Pengurus Wilayah Persatuan Islam (Persis) Jawa Barat juga tak sepakat dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini.

Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 itu akan membuka keran investasi untuk industri minuman beralkohol. Pada dasarnya Perpres ini dikhususkan untuk 4 daerah yaitu Papua, NTT, Bali dan Sulawesi Utara.

Bacaan Lainnya

Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah blak-blakan menyatakan penolakan terhadap Perpres miras tersebut.

“Kami menyarankan sebaiknya presiden membuka investasi di bidang lain yang lebih banyak manfaatnya,” jelasnya.

“Kami secara khusus dari NU, khususnya PWNU Jabar tak sepakat dengan kebijakan tersebut,” tegas Kiai Hasan Nuri Hidayatullah, Senin malam (1/3).

PWNU menyampaikan, dampak negatif dari minuman keras tidak hanya dirasakan saat ini, akan tetapi bisa mengancam generasi yang akan datang.

“Karena apa pun alasannya kalau kita bicara soal manfaat dan mudarat, sisi manfaat dan perkara yang membahayakan, miras sisi mudaratnya lebih banyak dari sisi manfaatnya,” kata Kiai Hasan Nuri.

Dia mengatakan investasi memang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia, namun dia mewanti-wanti jangan berasal dari miras.

“Saran kami lebih baik mengejar investasi di sisi lain yang bisa membawa negeri ini lebih berkah untuk masa yang akan datang,” jelasnya.

“Jadi kami dari NU Provinsi Jabar, tidak setuju dengan adanya pembukaan investasi dalam minuman keras,” tegas Kiai Hasan Nuri.

Sementara itu, Ketua PW Persis Jabar Iman Setiawan Latief sangat menyayangkan terbitnya Perpres No 10 Tahun 2021 tersebut.

“Jadi jangan mengundang azab dari Allah SWT dengan sikap, perilaku dan kebijakan kita yang tidak baik,” katanya.

“Kami sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021,” katanya lagi.

Imam mengatakan seharusnya pemerintah bisa mencegah peluang yang bisa menimbulkan kerusakan, khususnya akhlak dan perilaku masyarakat dengan memberikan restriksi atau pembatasan.

“Bukan malah sebaliknya, ini diberikan legalitas hanya karena mengharap keuntungan materil dengan masuknya investasi asing,” tegas Iman.

Karena itu pihaknya menilai dampak kerusakan moral dan akhlak anak bangsa akan jauh lebih besar dibandingkan harapan keuntungan materi.

(jpnn/izo)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *