Hasim Adnan: Pajak Air Permukaan PJB Harus Segera Terealisasi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat

PURWAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hasim Adnan merespons perihal Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) dari PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB). Menurutnya, PAP pada perusahaan tersebut harus segera direalisasikan karena sudah tertuang dalam peraturan Gubernur Jawa Barat.

“Terkait dengan pembayaran pajak PT. Pembangkit Jawa Bali UP Cirata terhadap Pajak Air Permukaan (PAP) dari pihak PJB akan segera follow up untuk segera merealisasikan membayar pajak air permukaan,” ucap Hasim di Kabupaten Purwakarta, Selasa, (02/11).

Bacaan Lainnya

Pada prinsipnya, Hasim menyambut baik gagasan tersebut karena pihak PT PJB tampak mendukung dan aktif dalam menjawab terkait PAP yang sudah menjadi kewajibannya.

“Kami komisi III sangat respon positif terkait dengan hal itu, karena dari pihak PJB tidak pasif dalam memberi jawaban terkait dengan pajak air permukaan (PAP) yang harus dibayar sesuai dengan peraturan gubernur tersebut,” ucapnya.

Selain itu, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Direktur Operasional I PT. PJB UP Cirata, M Yossy Noval sudah memberikan keterangan jika pihaknya telah mengurus pembayaran pajak yang merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasim Adnan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hasim Adnan

“Direktur Operasional I PT. PJB UP Cirata M Yossy Noval A juga telah memberikan statment beliau akan langsung segera mengurus terkait dengan pembayaran pajak air permukaan PT. PJB sehingga realiasi pajak dari pajak air permukaan PT. PJB bisa segera terealisasi,” tambahnya.

Anggota legislatif dari dapil kota kabupaten Sukabumi juga berharap, Komisi III semua wajib pajak terutama mengenai PAP seluruhnya harus segera dibayarkan, karena itu merupakan peraturan Gubernur Jawa Barat.

“Harapan kami komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat pajak air permukaan (PAP) itu harus dibayar sesuai yang telah di tetapkan oleh peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat

(izo)


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *