SUKABUMI — Anggota DPRD Jawa Barat Komisi II Abdul Muiz meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa barat untuk proaktif dan responsif terkait dengan aspirasi yang berkembang seiring dengan banyak masukan yang disampaikan para pendemo ataupun aspirasi warga jabar. Menurutnya, gelombang aksi demo ini seiring dengan kenaikan BBM yang disusul dengan naiknya kebutuhan bahan pokok.
“Seiring dengan kenaikan BBM Subsidi, kebutuhan pokok naik, PHK puluhan ribu karyawan di daerah Jawa Barat mulai dilakukan, hal itu sebagai akibat dari Inflasi dan resesi ekonomi paska pandemi covid-19, ini jelas semakin menambah beban masyarakat kecil, “tegasnya.
Lebih lanjut orang yang diketahui legislator asal Sukabumi ini mengatakan, maraknya pendemo dari berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan mahasiswa, buruh, ormas alim ulama dan tokoh masyarakat, membuat dirinya yang duduk di Komisi II ini merasa prihati dengan kondisi yang terjadi.
“Ketika kondisi ekonomi masyarakat terdampak akibat pandemi selama 2 tahun, belum juga pulih dan kelangkaan minyak goreng beberapa bulan serta kenaikan harga telur, maka kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini dirasa sangat kurang peduli dengan kesulitan masyarakat dan sangat membebani kehidupan sehari-hari, “tegasnya.
Oleh karena itu dalam rapat-rapat dengan mitra Dinas Komisi II dalam pembahasan anggaran RAPBD Perubahan 2022 pihaknya mendorong agar Pemprov Jabar hadir, peduli dengan kesulitan masyarakat Jawa Barat. Hal itu Sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat Jawa Barat.
Untuk itu dirinya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk menekan Inflasi daerah paska kenaikan BBM Bersubsidi oleh pemerintah pusat.
