“Kalau seperti itu pernyataannya, kami dari pemerintah daerah selaku penyelenggaran negara kesannya tidak bekerja. Dan sangat ironis, kalau di kita benar ada busung lapar. Ini seolah-olah Purwakarta itu adalah wilayah pedalaman,” tuturnya.
Untuk itu, kedatangan para camat dan beberapa unsur desa ke Dinas Kesehatan ini pun sekaligus meminta supaya dinas terkait segera melakukan klarifikasi supaya bisa meredam keresahan masyarakat.
Dia menegaskan, adanya pemberitaan tentang remaja busung lapar ini jelas telah menyinggung pemerintahan daerah. Terutama, para camat. Sebab, selama ini kinerja dari mulai Ketua RT, Ketua RW, Kades dan camat, dinilai gagal.
Padahal, jangankan ada warga yang mengidap busung lapar, jika ada warga yang sakit lalu tidak ditangani dan dilaporkan ke pemkab, itu seluruh perangkat kecamatan mendapat sanksi tegas. Yakni, tunjangan aparatur ini tidak diberikan selama tiga bulan.
“Ada warga yang sakit dan kita tak laporan saja, seluruh perangkat kecamatan hingga RT/RW nya akan mendapat sanksi dari pemkab. Apalagi kalau ada busung lapar yang sifatnya sangat fatal,” katanya.
Sementara itu, kedatangan seluruh camat ini kemudian diterima oleh Sekretaris Dinkes, Dadan. Jajarannya menegaskan, tidak ada remaja asal Purwakarta yang menderita busung lapar.
