Buruh Sukabumi Kepung Gedung Sate, Kenaikan Rp17 Ribu Dinilai Dzolim

PROTES : Ribuan buruh SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, saat demo di depan Gedung Sate Bandung, soal kenaikan UMK 2024.(foto : ist)
PROTES : Ribuan buruh SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, saat demo di depan Gedung Sate Bandung, soal kenaikan UMK 2024.(foto : ist)

SUKABUMI — Ribuan buruh Sukabumi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, mengaku kecewa dengan sikap PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang buruh nilai bersikeras untuk menaikan UMK Kabupaten Sukabumi 2024 di angka 0,51 persen atau sebesar Rp17 ribu.

Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi Moch. Popon mengatakan, ribuan buruh Kabupaten Sukabumi yang tergabung dengan SP TSK SPSI pada Rabu (29/11) kemarin melakukan aksi menutup jalan nasional Sukabumi – Cianjur dan kini Kamis (30/11) bergabung dengan buruh dari kabupaten kota lain di Jawa Barat melakukan aksi bersama di Bandung.

Bacaan Lainnya

“Kami sebenarnya tidak ingin melakukan itu, tapi melihat gelagat Pak Bey yang kekeuh tidak ingin menaikkan upah buruh, sepertinya kami harus melakukan aksi seperti itu dan akan terus melakukan hal serupa ketika mata dan hati serta telinga Pak Bey sudah tertutup rapat untuk menerima suara hati dan aspirasi kami dari masyarakat kecil, kaum buruh di Sukabumi,” kata Popon kepada Radar Sukabumi pada Kamis (30/11).

“Tuntutan kami gak muluk-muluk dan gak mengada – ada Pak Bey, kami hanya menuntut kenaikan UMK 2024 sebesar 7,47 persen dari UMK yang berlaku saat ini. Yaitu sebesar Rp3.351.883. Itu aja kok gak lebih,” tandasnya.

Lebih lanjut Popon menjelaskan, bahwa tuntutan buruh dalam hal kenaikan upah 2024 ini, tidak serta merta turun dari langit dan berlebihan.

Namun, ia mengaku bahwa kenaikan upah buruh tahun 2024 sebesar 7,47 persen ini berdasarkan pada parameter yang jelas. Yaitu inflasi 2,35 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Karena hanya formula itu yang secara riil bisa menggambarkan kondisi ekonomi di sebuah daerah atau Kabupaten Kota Pak Bey,” tukasnya.

Namun demikian yang mengecewakan para buruh, kata Popon, PJ Gubernur Jawa Barat bukannya merespon para buruh. Tapi, malah sebaliknya menantang para buruh untuk turun ke jalan, ketika buruh tidak setuju dengan kenaikan yang hampir tidak ada kenaikan seperti yang akan ditetapkan saat ini oleh PJ Gubernur Jawa Barat.

“Kami tahu Pak Bey bersikukuh dengan ketentuan PP 51 tahun 2023 yang belum lama ditanda tangani Presiden Jokowi beberapa saat sebelum penentuan UMK 2024,” paparnya.

Tapi dalam PP tersebut, sambung Popon, dinilai tidak adil karena formula kenaikan upahnya, selain memasukkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tapi juga memasukan indeks tertentu berupa nilai alpha yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.

Hal tersebut, menurut Popon tidak berkaitan langsung dengan buruh. Lantaran, buruh merupakan masyarakat pekerja secara keseluruhan, baik sektor formal maupun informal, termasuk mereka yang pekerja rumahan.

“Nah, itu terkait dengan kondisi pengangguran di suatu daerah yang bukan merupakan tanggung jawab buruh, tapi merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara UMK, kata Popon, hanya berlaku untuk buruh pada sektor formal bukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dan yang lebih menyakitkan lagi bagi kaum buruh di Kabupaten Sukabumi, kondisinya semakin mengurangi formula dalam PP 51 tahun 2023 yang jelas-jelas para buruh tolak.

Namun, faktanya PJ Gubernur Jawa Barat juga tidak memasukkan variabel inflasi dalam formula kenaikan UMK 2024 untuk Kabupaten Sukabumi, karena dianggap income per kapita 2 juta sekian masyarakat Kabupaten Sukabumi hanya Rp1.253.469  yang artinya masih jauh dibawah UMK yang berlaku saat ini yaitu sebesar Rp3.351.883.

“Pertanyaan sederhana kami mulai kapan buruh dibebankan tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan atau income perkapita rakyat satu Kabupaten atau Kota. Bukankah itu, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” tandasnya.

“Pak Bey, kami tahu Pak Bey menjadi Pj Gubernur Jawa Barat karena menjadi orang dekat Presiden Jokowi, karena Pak Bey merupakan orang istana, lama dan besar serta berkarir di istana. Tapi ini bukan semata soal kekuasaan Pak Bey, ini soal tanggung jawab pemerintah yang harus bertanggung jawab dan memberikan penghidupan yang layak buat rakyatnya,” timpalnya.

Pihaknya menambahkan, bahwa bagi sebagian pengusaha mungkin PP 51/m tahun 2023 itu sangat menguntungkan. Namun, jika berpikir secara realistis dari kaca mata yang bijak, PP 51 tahun 2023 itu bukan hanya merugikan dan menindas kaum buruh, tapi juga bisa menjerumuskan pengusaha khususnya pada sektor riil.

“Karena bagaimana jadinya kalo upah hanya naik Rp17 ribu, pasti akan membunuh ethos kerja dan produktifitas kerja buruh dan pasti akan berdampak pada penurunan produktifitas secara besar – besaran, dan itu pasti akan merugikan perusahaan sendiri dan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan,” imbuhnya.

PJ Gubernur Jawa Barat, bisa saja percaya diri dan merasa aman. Karena, kini tengah menjadi kaki tangan Presiden Jokowi. Namun, menurutnya yang mesti diingat bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan pada akhirnya nanti akan kembali menjadi masyarakat biasa.

“Makanya tolonglah Pak Bey, kalau jadi pemerintah atau penguasa, janganlah jadi penguasa yang dzolim dan mengorbankan rakyat, karena rakyat akan punya cara sendiri untuk membalasnya dengan lebih menyakitkan,” pungkasnya. (hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Sudah terima aja, daripada nanti kalian nganggur, malah di cerai sama istri kalian, makanya kerja jangan jadi buruh, jadilah manajer