RADARSUKABUMI.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyerapan program Padat Karya Tunai (PKT) sebanyak 777.206 tenaga kerja pada tahun ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Terutama infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Menteri berharap program itu dapat langsung memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.
”Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (11/1).
Kementerian PUPR pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya tunai. Alokasi anggaran program tersebut untuk tahun ini disiapkan guna menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 orang dengan anggaran sebesar Rp 12,06 triliun.
Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan seluruh balai besar wilayah sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR di 34 Provinsi.
Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi senilai Rp 2,25 triliun dan pembuatan akulfer buatan simpanan air hujan (ABSAH) senilai Rp 70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.
Selanjutnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) air tanah dan air baku di 1.703 lokasi sebesar Rp 68,49 miliar, OP irigasi dan rawa di 735 lokasi sebesar Rp 213 miliar, tugas pembantuan OP irigasi dan rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp 328 miliar, OP sungai dan pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 244 miliar, dan OP bendungan, danau, situ, embung sebesar Rp 60,52 miliar di 503 lokasi.
Di bidang jalan dan jembatan, menurut Basuki, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp 1,05 triliun, preservasi jembatan Rp 460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan Rp 1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan balai besar pelaksanaan jalan nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.
Kemudian bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp 910 miliar, sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp 1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar.
”Untuk pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp 540 miliar, serta kota tanpa kumuh (kotaku) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp 260 miliar. Anggaran padat karya juga disalurkan Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada TA 2021 dialokasikan Rp 2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya,” tutur Basuki. (JPC)
