BisnisEKONOMI

Kementerian/Lembaga Diminta Kurangi Perjalanan Dinas

JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan efisiensi belanja operasional. Hal ini menyusul realisasi defisit anggaran yang telah menyentuh Rp183,7 triliun per Juli 2019. Defisit anggaran tersebut setara dengan 1,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan Juli 2019 ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani menjelaskan, defisit hingga Juli 2019 cukup besar lantaran realisasi belanja lebih cepat dibandingkan realisasi pendapatan negara. Maka dari itu, pada paruh kedua ini, pemerintah memberi sinyal adanya pengetatan belanja pemerintah pusat. Salah satunya dengan mengurangi rapat-rapat dan perjalanan dinas.

“Efisiensi belanja tetap dilakukan, khususnya untuk belanja operasional, seperti rapat, perjalanan dinas, konsinyering, honor, dan lain-lain,” kata Askolani, Selasa (27/8).

Namun demikian, menurut Askolani, belanja-belanja yang bersifat produktif akan tetap didorong sesuai dengan rencana pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tetap akan mengupayakan untuk dapat mmengoptimalkan penerimaan yang masih jauh dari target APBN 2019.

“Kami kan upayakan secara menyeluruh, optimalisasi penerimaan negara juga terus dilakukan,” bebernya.

Ketika disinggung apakah pemerintah akan kembali mengambil Utang Luar Negeri (ULN) untuk menambal defisit anggaran, Askolani enggan berspekulasi lebih lanjut. Dia bilang, pihaknya akan memantau perkembangan besaran defisit mendekati pengujung 2019. “Nanti masih akan terus kami pantau sampai dengan akhir tahun 2019,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Juli 2019, defisit anggaran tercatat sebesar Rp183,7 triliun atau setara dengan 1,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit anggaran pada periode itu lebih besar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp151 triliun atau setara 1,02 dari PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, peningkatan defisit anggaran dipengaruhi oleh realisasi belanja negara yang tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan negara. Secara kumulatif, belanja negara di semua sektor yang meningkat tak sebanding dengan pendapatan negara.

“Defisit dari sisi total Rp183,7 triliun sampai dengan 31 Juli 2019 atau lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp151 triliun,” kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).

Sampai Juli 2019, total realisasi pendapatan negara hanya mencapai Rp1.052,8 triliun atau sekitar 48,6 persen dari target APBN 2019. Rinciannya, berasal dari pendapatan dalam negeri pada penerimaan perpajakan sebesar Rp810 ,7 triliun atau sekitar 45,4 persen dari target APBN dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp241,3 triliun atau sekitar 63,8 persen dari target APBN.

Sementara itu, pada periode sama realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.236,5 triliun atau sekitar 50,2 persen dari target APBN 2019. Detilnya, belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp761,5 triliun dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp475,1 triliun.

“Belanja negara tumbuh 7,9 persen year on year (yoy) lebih baik dibandingkan tahun 2018, didukung peningkatan penyaluran TKDD tumbuh 5,9 persen (yoy), jauh di atas pertumbuhan 2018,” pungkasnya.

 

(igm)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button