JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberikan solusi untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya menghentikan kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri berskala besar dibandingkan menaikkan harga.
“Win-win solution-nya adalah pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar,” kata Bhima di Jakarta, Senin (22/8).
Bhima menyebut dengan menutup kebocoran BBM maka pemerintah bisa hemat pengeluaran subsidi, mengingat 93 persen konsumsi Solar adalah jenis subsidi.
Dia mencontohkan pemerintah harus mengatur kebocoran penggunaan Solar bersubsidi di truk yang mengangkut hasil tambang dan sawit.
“Kebijakan yang lebih baik dibandingkan menaikkan harga jenis Pertalite dan Solar,” ungkapnya.
Bhima mengingatkan kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya.
Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target.
“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” tegasnya.
Bhima juga menyarankan agar pemerintah menggunakan surplus APBN yang hingga Juli 2022 mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB untuk menambal subsidi.
Selain itu, pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur dan belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pusat untuk menambal subsidi energi.
“Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgent dan mengorbankan subsidi energi,” tegas Bhima. (jpnn)
