RADARSUKABUMI.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam kondisi yang tidak pasti saat ini, penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi juga sulit dipastikan.
Sri Mulyani mengungkap hal itu menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP atas asumsi pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen yang ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan berbagai lembaga internasional telah melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara sangat tajam.
Menggambarkan proses pemburukan ekonomi dunia 2020 sangat cepat dan dahsyat. Sri menjelaskan lembaga The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi dunia sangat dalam, dari semua diproyeksikan pada tingkat 2,4 persen menjadi kontraksi atau -6,6 persen hingga -7,6 persen.
Selain OECD, Bank Dunia juga melakukan revisi pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,5 persen menjadi -5,2 persen. Kemudian, International Monetary Fund (IMF) dari 3,3 persen menjadi -3 persen.
“Kami yakin akan segera direvisi pada Juli mendatang,” kata Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2021.
Sri menjelaskan pemerintah bekerja keras untuk menahan dampak negatif dari Covid-19 terhadap masyarakat dan perekonomian.
Berbagai langkah stimulus, dorongan, dan kebijakan insentif sudah dilakukan untuk menjaga dan memulihkan sisi permintaan seperti konsumsi, ekspektasi dan ekspor, serta supply dan produksi yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV Tahun 2020.
“Dengan langkah tersebut pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi 2020 dapat dicegah untuk tidak merosot secara tajam dan masih dapat dipertahankan pada zona positif,” ungkap mantan petinggi Bank Dunia itu.
Ia mengatakan bila langkah mitigasi dan pemulihan ekonomi pada 2020 berjalan efektif dan baik, maka momentum tersebut diharapkan akan berlanjut pada tahun berikutnya. Dia mengakui, pemerintah tidak dapat melakukan penanganan dampak Covid-19 sendiri.
Perlu dukungan dan komitmen kuat, serta kontribusi yang juga luar biasa, dari sisi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, dan dukungan kebijakan sektor keuangan dan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan dan sangat menentukan keberhasilan penanganan akibat dampak negatif Covid-19.
“Asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen memang masih mengandung ketidakpastian,” ungkap dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin itu.
Menurut dia, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada rentang itu diasumsikan ditopang konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional yang berangsur pulih.
“Dan setelah pukulan terberat akibat Covid-19 diasumsikan reda, dan tidak terjadi pukulan kedua dari penyebaran Covid-19,” kata dia.
Selain itu, ujar dia, program pemulihan ekonomi yang dilakukan 2020 sebagian masih akan dipertahankan untuk menjaga momentum pertumbuhan.
“Pemerintah dan Bank Indonesia jaga inflasi pada tingkat terkendali untuk memulihkan daya beli masyarakat,” ujar dia.
Bu Ani, panggilan Sri Mulyani, menjelaskan pemerintah akan meneruskan dan memperkuat bansos yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
“Kinerja ekonomi dari sisi produksi diharapkan pulih seiring normalisasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta didukung insentif dunia usaha reformasi dan perbaikan iklim investasi fundamental untuk lakukan transformasi,” katanya. (boy/jpnn/izo/rs)
