JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai persoalan susu segar dalam negeri (SSDN) perlu diatur melalui regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres).
“Memang harus ada usulan konkret untuk mengatur SSDN melalui regulasi yang lebih tinggi ini (Perpres),” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widayanti di Jakarta.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang bersinggungan langsung dengan Industri Pengolahan Susu (IPS) pun berpendapat sama terkait perlunya Perpres untuk SSDN.
Pasalnya, harus ada peraturan lebih tinggi yang bisa mengatur peranan kementerian terkait dalam program susu segar nasional.Sehingga implementasi di lapangan soal SSDN oleh tiap kementerian terkait bisa jauh lebih efektif. Apalagi, SSDN memang menjadi tugas bersama sejumlah kementerian.
Sementara Direktur Industri Minuman, Tembakau, Bahan Penyegar Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan implementasi yang efektif akan mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas lebih cepat.”Yang terpenting bagi industri adalah mendapatkan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas terjamin. Sehingga harganya bisa saling menguntungkan,” tutur dia.
Selain kualitas dan produktivitas, persoalan harga susu rendah juga akan lebih mudah diselesaikan jika ada Perpres. Sebab, pembentukan harga melalui mekanisme pasar akan cepat tercapai jika urusan pasokan berkualitas lancar dan didukung kemitraan kuat.Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyatakan perlu ada regulasi lebih tinggi untuk urusan SSDN.
“Tapi perlu pembahasan bersama untuk mematangkan regulasinya, termasuk soal prosedur. Kami siap memberikan data-data pendukung supaya bisa terealisasi,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan Fini Murfiani.Saat ini, urusan SSDN sepenuhnya diatur dalam Peraturan Kementan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peredaran Susu.
(chi/jpnn)
