SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Dinas Perindustrian Koperasi Perdagagan dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kabupaten Sukabumi memberikan peringatan penting bagi para penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM.
Bahwa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta tersebut dapat ditarik kembali dari penerima jika usaha yang diajukan terbuktif fiktif.
Kepala Bidang UKM pada DPKUKM Kabupaten Sukabumi, Nandang mengatakan, bank penyalur akan melakukan survei kepada para pelaku usaha yang mendapatkan BPUM senilai Rp 2,4 juta tersebut.
“Nanti ada survei tentunya tidak gegabah, jangan sampai program ini salah sasaran. Saat ini survei sudah mulai dilakukan oleh bank penyalur ke masing-masing pelaku usaha, jika memang usahanya dipalsukan, siap siap saja harus mengembalikan uang Rp 2,4 juta itu,” jelas Nandang kepada Radar Sukabumi, Rabu (4/11/2020).
Kendati demikian, Nandang pun tidak menampik jika antusiasme masyarkat terhadap program BPUM tersebut amat luar biasa. Namun begitu, pihaknya meminta agar pemerintah desa tidak mengeluarkan SKU sembarangan.
“Ya, dilematis sih. Pemdes juga mungkin serba salah, tetapi saya harap yang mendapatkan BPUM ini adalah benar-benar pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Nandang juga menyebut, pada perpanjangan pendaftaran program BPUM ini, pihaknya telah mengusulkan sebanyak 82 ribu kepada pemerintah pusat. Diprediksi, hingga akhir November ini pengajuan dari masyarakat mencapai 150 ribu.
“Sampai saat ini baru 82 ribu, saya prediksi sih bisa mencapai 150 ribu pendaftaran. Mungkin akan lebih banyak dari gelombang pertama,” sebutnya.
Untuk lokasi pendaftaran, kembali dipindahkan ke kantor DKPUKM Kabupaten Sukabumi. Karena jumlah pendaftar sudah mulai berkurang jika dibandingkan dengan saat awal diperpanjang pendaftaran.
“Sekarang sudah tidak lagi di Stadion Korpri, karena jumlah pendaftar sudah tidak sebanyak awal. Tetapi, tentunya kami terapkan protokol kesehatan secara maksimal,” pungkasnya. (upi/rs)
