SUKABUMI — Ribuan warga Pajampangan Kabupaten Sukabumi menggelar aksi demonstrasi hingga memblokade ruas Jalan Raya Bojonglopang, Desa Jampangtengah, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, Senin (02/10/2023).
Ribuan massa yang memprotes jalan rusak milik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat ini, telah terbagi dua titik.
Yakni, mereka selain melakukan aksi protes hingga membakar ban dan membawa spanduk di ruas Jalan Raya Padabeunghar – Bojonglopang, peserta aksi juga telah menggeruduk kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Bhayangkara, Kabupaten Sukabumi pada Senin (02/10).
Mereka selain melakukan orasi, para peserta aksi juga ada yang nekat menaiki kendaraan setum yang dipajang di depan kantor UPTD Pelayanan II Sukabumi. Mereka, telah menempelkan sejumlah spanduk yang berisikan kecaman dan protesan jalan rusak.
Ketua DPC Paguyuban Jampang Tandang, Kecamatan Lengkong, Suparman mengatakan, ia bersama sejumlah Ormas dan masyarakat Pajampangan, khususnya warga Jampangtengah, Lengkong, Pabuaran dan Kiaradua Simpenan, menuntut pada pemerintah dari Kementerian PUPR dari Dinas PU Provinsi Jawa Barat, mengancam jika ruas jalan tersebut tidak segera dilakukan perbaikan, maka warga Pajampangan akan memboikot Pemilu
“Iya, kalau tidak segera diperbaiki, kami tidak akan mengikuti Pemilu di 2024. Itu kesepakatandan sudah kita buat notulen, kalau tuntutan kami hari ini tidak direalisasikan di tahun 2023,” kata Suparman.
Warga Pajampangan, sambung Suparman, sudah bosan dengan janji-janji pemerintah. Terlebih, sebelum melakukan aksi demonstrasi ini warga sudah secara prosedural dan mengundang para pejabat yang berkepentingan dalam hal perbaikan jalan untuk melakukan audensi di aula Kecamatan Lengkong pada 23 Maret 2023.
“Nah, sampai hari ini sudah ada 10 bulan. Berarti selama 7 bulan yang dijanjikan, mereka katanya ini masuk anggaran tahap 1 di bulan 6. Nah sampai hari ini tidak ada kejelasan dan tidak ada realisasi yang jelas dan nyata,” tandasnya.
“Untuk itu, warga Pajampangan melakukan aksi turun ke jalan. Bahkan, jika hari ini tuntutan kita tidak direalisasikan di 2023. Maka kami akan menutup akses jalan ini selama satu minggu. Iya, gak main-main kita sudah sepakat,” bebernya.
Sementara itu Ketua Humas Poskab Sapu Jagat Pusat, Iden Doni Purnamawan mengatakan, ia sengaja melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi dari warga Pajampangan yang memprotes terhadap kondisi jalan rusak.
“Ruas jalan Padabeunghar hingga jalan Bojong Lopang itu, audah rusak dan tak layak digunakan oleh masyarakat,” katanya.
“Sebab itu, ribuan massa telah melakukan aksi demonstrasi soal jalan rusak itu. Jadi, demo ini kami bagi dua titik yah. Selain demo di kantor ini, jemaah kita bersama masyarakat Pajampangan juga sama melakukan aksi demo di Bojonglopang. Kalau disana pesertanya, ada sekitar 1000-an. Nah, kalau demo di kantor ini ada sekitar ratusan,” tukasnya.
Pada saat melakukan aksi unjuk rasa, ia telah menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, mendesak kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memprioritaskan perbaikan jalan rusak di wilayah Pajampangan.
“Selain itu, kami juga menyoroti dampak yang ditimbulkan perusahaan sekitar ke jalan. Salah satunya, banyaknya kendaraan besar yang muatanya melebihi tonase. Sehingga, menyebabkan kerusakan jalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyambut baik aksi yang dilakukan oleh warga Pajampangan itu. Saat melakukan audensi, ia mengklaim jalan rusak yang diprotes warga Pajampangan itu, akan diperbaiki dengan skala prioritas pada tahun anggaran 2024-2025.
