Namun, jika diperlukan mekanisme resmi, Ayep menyatakan siap hadir bersama BPKPD dan Kantor Pajak Pratama untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan hukum.
“Tujuannya jelas: menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan menjadi role model. Dalam tiga tahun pertama, saya ingin hasilnya sudah terlihat dan membawa keberkahan bagi kita semua,” tegasnya.
Dengan komitmen ini, Ayep berharap langkah-langkah penegakan pajak dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat pondasi keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pengelolaan pajak bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan sekadar administrasi, tapi tentang keadilan dan kesejahteraan warga Kota Sukabumi,” pungkasnya.(bam/d)
