RADARSUKABUMI.com – Ribuan honorer se-Kabupaten Sukabumi, kecewa berat akibat Bupati Sukabumi, Marwan Hamami tidak dapat menghadiri aksi massal yang dipusatkan di Lapang Korpri Cisaat, rabu (19/9).
Akibatnya, guru honorer berencana memperpanjang aksi mogok mengajar. Sebab, Bupati maupun Wakil Bupati tidak nampak hadir dalam aksi tersebut. Sedangkan, yang diutus Pemkab Sukabumi mewakili Bupati adalah Asda I Asep Abdul Wasith. Selain itu, dihadiri juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Maman Abdurahman dan beberapa pimpinan SKPD terkait lainnya.
Dari pantauan Radar Sukabumi, dalam aksinya para guru honorer menyampaikan beberapa tuntutan. Yakni, meminta pemerintah mencabut peraturan Menpan-RB nomor 36 tahun 2018 yang menurutnya diskriminatif dan cacat hukum, mendesak pemerintah untuk membatalkan CPNS tahun 2018 dan terbitkan Perpu tentang guru honorer yang lebih berpihak pada kesejahteraan guru honorer.
Koordinator Aksi, Kris Dwi Purnomo mengatakan, sedikitnya 3000 honorer saat ini hadir menyuarakan beberapa tuntutan untuk kesejahtraan guru yang hingga saat ini pemerintah dinilai tidak berpihak terhadap honerer. “Namun, kami sangat kecewa terhadap Bupati Sukabumi yang tidak menghadiri aksi kami ini. Sehingga, para guru honorer belum mendapatkan jawaban pasti terkait tuntutan ini,” kata Kris kepada Radar Sukabumi, usai melakukan audensi di Gedung Dinsos Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/9).
Hasil audansi, rencananya pada Selasa (24/9) mendatang 10 orang perwakilan guru honorer akan kembali melakukan diskusi bersama di Pendopo Kabupaten Sukabumi. Sementara, aksi mogok ngajar akan terus dilakukan sebelum Bupati memberikan Surat Keterangan (SK) nya sebagai bentuk pengakuan bagi para guru honorer. “Mogog ngajar akan terus dilakukan sebelum semua tuntutan kami dipenuhi dan Bupati memberikan SK nya kwada kami,” ujarnya.
