Sementara itu, Ketua Serikat Petani Sukabumi, Rojak Daud mengatakan kenaikan harga BBM juga memberikan efek negatif bagi para petani di Sukabumi. Seharusnya pemerintah daerah harus bisa mengendalikan harga petani di wilayahnya bukan melemparkan masalah ini kepada pemerintah pusat.
Saat ini pun sekitar 70 persen masyarakat di Sukabumi berprofesi sebagai petani dan kini mereka hanya bisa pasrah setelah adanya kenaikan BBM tersebut.
Secara organisasi kalau SPI anggota secara keseluruhan di Kabupaten Sukabumi ini kan mencapai enam ribu orang kurang lebih dari beberapa kecamatan, itu pasti otomatis terdampak dari kenaikan bbm ini.
Menjadi persoalan mendasar petani jadi nilai tukar petani dengan kebutuhannya tidak semimbang baik kebutuhan aktivitas pertaniannya maupun kebutuhan rumah tangganya.
“Kita melihat kenaikan BBM ini kebijakan pusat tetapi kan kalau di breakdown ke daerah berarti kan pemerintah daerah harus bisa masuk jangan melempar persoalan bahwa ini BBM ini urusan pusat, betul urusan pusat tetapi secara teknisnya untuk mencari solusinya pihak pemerintah daerah juga harus hadir di persoalan ini,” pungkasnya. (wdy/d)
