SUKABUMI – Aksi mogok mengajar yang dilakukan ribuan guru honorer telah menyita perhatian serius dari semua element. Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono pun angkat bicara terkait aksi tersebut.
“Pemerintah daerah merasa dilema saat dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Lantaran, tuntutan guru honorer merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi yang mengatur semua regulasi dan mekanisme honorer ini adalah dari pusat. Sementara daerah hanya sebagai pelaksana saja,” aku Adjo.
Di Kabupaten Sukabumi sendiri, ia mengaku sangat kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 2010 lalu, di Kabupaten Sukabumi tercatat ada 17 ribu PNS. Namun sampai saat ini, karena banyak PNS yang pensiun dari tahun ke tahun, maka jumlahnya tinggal 12.300 orang. “Sementara pengangkatan CPNS tidak ada. Bahkan yang pensiun di tahun ini saja lebih dari 500 orang,” paparnya.
Sementara ketika disinggung mengenai jumlah kuota CPNS Kabupaten Sukabumi pada 2018 ini, dirinya belum mengetahui secara jelas. Sebab, pemerintah daerah belum mendapatkan surat secara resmi dari pemerintah pusat. “Saya belum menerima suratnya. Hanya saja informasinya, bahwa jumlah kuota CPNS Kabupaten Sukabumi pada 2018 ada 330 orang,” beber mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi ini.
Meski demikian, pihaknya mengaku pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sudah menyampaikan semua aspirasi guru honorer tersebut kepada pemerintah pusat. “Dari dulu, kita sering menyampaikan perihal status guru honorer K2 agar bisa diusulkan untuk masuk PNS secara bertahap dengan pertimbangan yang lebih tua dan lebih lama bekerjanya. Namun kenyataanya, sampai saat ini belum ada respon yang jelas,” tandas Adjo.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdis P dan K) Kota Sukabumi, Mulyono justru mengaku hasil pemantauannya dilapangan, tak ditemukan kelumpuhan disetiap lembaga pendidikan. Namun, terkait ada dan tidaknya honorer yang mogok mengajar, dirinya enggan berkomentar lebih jauh. “Yang pasti, hasil pemantauan dari setiap tim dilapangan, tidak ada KBM yang terhambat. Bahkan, mayoritas seluruh guru honorer seperti biasa mengajar,” klaimnya.
Sikap guru honorer yang tetap berdedikasi terhadap sekolah dan anak didiknya itu, lanjut Mulyono, merupakan cerminan kesadaran dari seorang guru. Dimana, dalam mendidik dan membesarkan generasi bangsa tidak dinilai dari seberapa penghargaan dan pengakuan yang diberikan pemerintah.
“Ini bagian dari keikhlasan dalam mendidik anak-anak. Sampai saat ini, kami belum mendapat laporan dari sekolah manapun. Dan ini merupakan kesadaran dari para guru dalam membesarkan generasi penerus bangsa secara ikhlas,” tutupnya.
(den/upi)
