SUKABUMI – Harapan masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk memiliki daerah otonomi baru (DOB) Sukabumi Utara hingga kini masih belum terealisasi.
Namun begitu, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menegaskan bahwa proses pemekaran daerah tinggal menunggu satu langkah krusial, yakni pencabutan moratorium dari pemerintah pusat.
“Sesuai dengan kewenangan pusat saja, kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ujar Andreas kepada wartawan, belum lama ini.
“Karena itu informasinya (berkas pemekaran) sudah di meja bapak presiden, jadi pak presiden tinggal mencabut moratorium nya, itu kan kewenangan dari pusat, kami hanya bisa menunggu saja,” imbuhnya.
Andreas menyebutkan, segala kajian teknis dan administratif telah dilalui, termasuk rekomendasi dan persetujuan dari DPRD tingkat kabupaten hingga DPR RI. Namun, moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan pemerintah pusat membuat aspirasi tersebut tertahan.
“Kan itu sudah kajian, pak ketua DPRD yang mengikuti proses dari awal, kenapa harus dimekarkan intinya seperti itu, kami hanya bisa menunggu saja,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menambahkan bahwa pemekaran wilayah merupakan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak lama dan didasari alasan yang sangat rasional.
“Kabupaten Sukabumi ini salah satu yang terluas di Pulau Jawa dan Bali. Jarak antar wilayah yang jauh dan cakupan layanan yang sangat luas membuat pelayanan publik menjadi kurang efektif. Maka dari itu, pemekaran menjadi solusi yang logis,” jelas Budi.
