Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan ATR/BPN menetapkan pembebasan lahan Bocimi sebagai prioritas nasional. Selain mendukung konektivitas antarwilayah, tol ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor pariwisata dan distribusi barang.
Mulyo menegaskan, pendekatan persuasif dan komunikasi intensif dengan masyarakat menjadi kunci penyelesaian. BPN juga melibatkan pemerintah desa untuk memediasi jika muncul perbedaan klaim kepemilikan.
“Kalau semua pihak mau terbuka dan duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tapi bisa tercapai lebih cepat,” pungkasnya.(den/d)
