SUKABUMI — Bola panas soal pengunjung Hotel Anugrah yang dikenakan denda sebesar Rp1 juta akibat menyatukan twin bed, menggelinding liar. Kali ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB Himasi) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang diterapkan pelaku usaha di sektor pariwisata, sehingga dapat tercipta lingkungan pariwisata yang ramah dan nyaman bagi para wisatawan terutama dalam menjaga citra positif Kota Sukabumi.
Ketua Umum PB Himasi, Yuyu Yusinta mengatakan, PB Himasi menyayangkan adanya kebijakan yang dinilai memberatkan konsumen, terutama apabila denda yang dikenakan melebihi harga sewa kamar itu sendiri. “Kebijakan semacam ini perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan dan tetap mengedepankan kepuasan pelanggan sebagai prioritas,” kata Yuyu kepada Radar Sukabumi, Kamis (13/2).
Yuyu memahami, setiap hotel memiliki peraturan yang berlaku bagi tamunya. Namun, dalam penerapannya, peraturan tersebut harus disampaikan secara transparan dan proporsional.
“Karena itu, kami mendorong pihak Hotel Anugrah untuk memberikan klarifikasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan,” paparnya.
Tak hanya itu saja, sambung Yuyu, Pemkot Sukabumi melalui instansi terkait perlu segera menyikapi persoalan ini karena dapat berpotensi mencederai wisata industri di Kota Sukabumi.
“Selain itu, kami menghimbau kepada Dinas Pariwisata Kota Sukabumi untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang diterapkan pelaku usaha di sektor pariwisata,” tegasnya.
Dengan begitu, sambung Yuyu, dapat tercipta lingkungan pariwisata yang ramah dan nyaman bagi para wisatawan terutama dalam menjaga citra positif Kota Sukabumi sebagai destinasi wisata.
“Kami berharap semua pihak dapat menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan mencari solusi yang bijak demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (bam/d)
