Lebih lanjut dirinya mengatakan, soal isu PLTU akan dipensiunkan dini, dirinya berpendapat bahwa jangan sampai isu ini hanya dijadikan untuk ladang bisnis baru. Sebab, pemerintah saat ini sudah menyiapkan lahan 11 ribu hektar tanaman energi yang nantinya digunakan untuk pembakaran di PLTU.
“Kesimpulan kami, pensiun dini itu hanya akal-akalan saja. Kalau mau menutup, tutup saja. PLTU yang sudah berumur 10 tahun ke atas harusnya ditutup saja total. Pembangunan jangan sampai merusak lingkungan dan merubah bentang alam kawasan hingga terjadi krisis iklim, sehingga bencana tidak bisa dihindarkan,” tukasnya.
Anomali Cuaca Berujung Duka
Anomali cuaca menjadikan kendala tersendiri dihadapi nelayan di Palabuhanratu. Sejak adanya PLTU berdiri pada tahun 2008 dan beroperasi di tahun 2013 hasil laut berkurang lebih dari separuhnya, tak seperti dulu. Dengan pola musim yang telah berubah ini membawa mereka kian sulit.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati menyebutkan memang krisis iklim ini semakin membawa kelompok nelayan ini ke jurang ketimpangan. Sementara pemerintah daerah belum membuat kebijakan mitigasi krisis iklim. Secara umum tingkat perekonomian masyarakat Nelayan Pabuhanratu masih berada di kelas bawah. Ini dampak dari hasil laut yang mulai tak menguntungkan itu.
“Soal itu, pendidikan anak-anak nelayan juga masih rendah. Padahal pendidikan dan ekonomi merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ekonomi berdampak kepada kesehatan anak-anak nelayan, tidak hanya anak nelayan sebetulnya, para pelaku usaha lain juga ketika pendapatan berkurang pasti berdampak kepada kesehatan anak-anaknya karena asupan gizi yang kurang, ” jelasnya.
Menurutnya, rata-rata tingkat pendidikan anak-anak masih tergolong rendah, paling tinggi tamat SMP dan SMA, tidak ada yang sampai melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena keterbatasan biaya. Bagaimana mau menguliahkan anak, sedangkan untuk biaya sehari-hari masih kurang
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km–merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 71 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.
“Ini tidak hanya terjadi di Sukabumi, di Jawa Barat perkampungan nelayan itu identik dengan kantong-kantong kemiskinan. Tapi, sebetulnya tidak semua nelayan begitu, hanya sebagian saja. Nah, tentu kami mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi nelayan ini salah satunya dengan memberikan bantuan bantuan yang berguna bagi nelayan, tandasnya. (hnd)
*Liputan ini merupakan kolaborasi dengan aksi ekologi dan emansipasi rakyat (AEER) dalam rangkaian Felowship “Pentingnya Coal Phase-Out dalam Upaya Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia”
