Dispar berencana mempertimbangkan kembali sistem pengelolaan berbasis kawasan, sebagaimana pernah diterapkan di Palabuhanratu. “Keberadaan toll gate bukan sekadar pungutan, tapi untuk manajemen kawasan, pengamanan wisatawan, dan pemantauan daya tampung,” tambahnya.
Ali juga menanggapi keluhan wisatawan terkait beragam pungutan di lapangan. Ia menegaskan laut adalah akses publik sehingga tidak ada tarif masuk. “Yang dikenakan tarif adalah penggunaan lahan pribadi untuk parkir atau amenitas seperti gazebo,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Sukabumi berkomitmen menertibkan sistem agar wisatawan merasa nyaman dan tidak bingung dengan aturan yang berlaku. “Target kami, data riil jumlah wisatawan di seluruh titik, termasuk Palabuhanratu hingga Geopark, bisa segera dirilis secara utuh,” pungkasnya.(den/d)
