Legislator Minta Daerah PPKM Level 1-3 Segera Laksanakan PTM Terbatas

ILUSTRASI: Pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. (Dipta Wahyu/JawaPos)

JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Daerah yang berada di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Hal ini pun diharapkan dapat meminimalkan learning loss.

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni pun meminta daerah di zona tersebut untuk menggelar PTM terbatas. Pasalnya, pembelajaran online yang semakin panjang akan memberi dampak buruk bagi dunia pendidikan.

Bacaan Lainnya

“Tidak ada alasan untuk menunda PTM bagi daerah di level 1-3. Ini sudah menjadi ketegasan agar sektor pendidikan kita tidak menurun. Saya khawatir learning loss atau ketertinggalan semakin banyak dialami para siswa,” ungkap dia dalam keterangannya dikutip, Kamis (2/9/2021).

Untuk mempercepat PTM di daerah PPKM level 1-3, akselerasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidikan harus dilakukan. Bagi sekolah yang sudah memenuhinya, tidak ada alasan lagi bagi daerah PPKM level 1-3 masih melaksanakan pembelajaran online secara penuh.

Ia juga menegaskan bahwa untuk daerah yang mengalami susah sinyal atau blankspot juga harus segera mengadakan PTM dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. “PTM ini dilaksanakan karena kita harus mengejar situasi ketertinggalan pendidikan pada kurikulum akademik. Dan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama,” tegasnya.

Ali juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong agar sekolah-sekolah menggunakan kurikulum darurat di masa PTM ini. “Kurikulum darurat ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan para siswa dengan penyederhanaan capaian pembelajaran, dan yang terpenting untuk mengejar ketertinggalan ini adalah kebebasan dalam pelaksanaan kurikulum bagi para guru,” kata dia.

Dia juga meminta agar kementerian mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota agar segera menyosialisasikan realisasi PTM. “Pemerintah daerah harus segera melakukan sosialisasi agar PTM ini dapat berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tutupnya. (sai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *