SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil menitip permintaan penting kepada Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2024 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Yaitu tentang pemekaran daerah otonomi baru tingkat II di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil, penduduk di Jawa Barat sangat banyak sejumlah hampir dari 50 juta orang. Jumlah tersebut tidak sepadan dengan jumlah kabupaten kota yang hanya berjumlah 27.
“Penduduknya terlalu banyak hampir 50 juta, kurang ke urus secara daerah yang cuma 27 kabupaten/kota. Jawa Timur saja penduduk 40 juta, daerahnya 38. Makanya suka ada dinamika Bekasi ingin ini, Bogor pengen itu sebenarnya karena wilayahnya terlalu luas. Harapannya mudah-mudahan pak Jokowi bisa mengakomodir,” kata Ridwan Kamil.
Selain itu, Kang Emil juga meminta Jokowi-Ma’ruf menghadirkan keadilan fiskal. Pemerintah pusat harus mendasarkan bantuan hibah daerah sesuai dengan jumlah penduduknya.
“Jumlah penduduk Jawa Barat 20 persennya Indonesia. Jadi kalo Jawa Barat bisa kondusif ya insyaAllah menyumbangkan kondusifitas di Indonesia,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat Bayu Risnandar mengapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur jabar. Menurut dia, itu merupakan keseriusan sekaligus menindaklanjuti perjuangan mereka.
“Terkait pemekaran daerah di Jabar, Forkoda Jabar memohon pada pada Presiden Jokowi untuk mengakhiri moratorium. Serta membuka kemungkinan pembbentukan DOB di Jabar bukan hanya melalui Usulan atau bottom up tetapi juga atas dasar kepentingan strategis nasional atau top down. Karena Pemekaran di Jawa Barat sudah jadi Kebutuhan terutama untuk terciptanya pemerataan pembangunan dan terwujudnya keadilan anggaran,” kata Bayu kepada Radarsukabumi.com, Senin (21/10/2019).
Diketahui ada 16 calon DOB di Jawa Barat. Dua di antaranya adalah DOB Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Jampang.
Terkait hal ini, Bayu yang juga merupakan warga Jampang mengatakan, Pemda Kabupaten Sukabumi akan melakukan kajian penataan daerah.
“Kajian ini nantinya akan diihat dua hal, soal pemekaran dan penyesuaian daerah. Nah ini langkah kongkrit bagus dan serius dari pemda,” pungkasnya.
(izo/rs)
