Dirinya kembali tegaskan bahwa pembangunan wisata ini tidak ada nuanasa perusakan lingkungan. Dan ketika pembangunan sudah selesai, sarana dan prasarana diberikan kepada Negara dalam hal ini BTNGGP. Setelah berakhirnya kerjasama maka wisata ini akan menjadi beban negara. “Kerjasama rencananya lima tahun dengan pihak ketiga, namun setiap tahun kita evaluasi. Jika tidak efektif kita sebagai ligulator mempuyai kewenangan untuk memutus secara sepihak, “tukasnya.
Sementara dihubungi terpisah, Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan menyakini bahwa pembangunan tempat wisata di Situgunung bermasalah. Saat ini pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan Walhi meminta agar hutan alam tidak sebaiknya tidak diintervensi secara masif. Apalagi dengan adanya pembangunan betonisasi akan menggangu ekosistem alam itu sendiri.
“Saya melihat mereka (pihak BTNGGP dan Pihak ketiga red) tidak melibatkan publik, dan infommasinya cenderung ditutup-tupi. Dan saya juga melihat ada indikasi tidak memenuhi aturan lingkungan yang ada sesuai aturan konservasi, “jelas Dadan Ramdan saat dihubungi radarsukabumi.
Meski pihak BTNGGP berkilah tidak harus ada amdal, namun Walhi melihat pembangunan wisata itu tetap harus menggunakan Amdal karena hal itu sesuai kaidah aturan yang ada. Bahkan seharunya, BTNGGP tugasnya adalah untuk menjaga kawasan konservasi bukan untuk usaha hingga merusak alam yang ada.
“Sekarang hutan produksi rusak, hutan lindung rusak masa hutan konservasi akan rusak lagi. Maka apa yang akan tersisa jika semuanya rusak, “terangnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa sudah seharusnya pihak BTNGGP jangan membiarkan hutan konservasi dirambah atas nama wisata seperti ini. Berdasarkan catatan Walhi hutan-hutan yang ada di Jawa Barat kondisinya sudah sangat rusak. Aliran air dari hutan semakin menyusut. Jika terus dibiarkan seperti ini, yang untung adalah perusahaan.
