Evaluasi Seluruh BUMDes

  • Whatsapp

SUKABUMI – Belum lama ini, BUMDes Sukalarang, Kecamatan Sukalarang dipersoalkan warganya gegara adanya alokasi anggaran yang tidak direalisasikan. Gelombang protes hingga ancaman akan dilaporkan ke aparat kepolisian pun disampaikan warga kepada pengurus BUMDes ini.

Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (Latas) menyebut, persoalan ini adalah salah satu sample kurangnya transparansi pengelolaan anggaran pada tubuh BUMDes hampir diseluruh desa yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan analisa dan survei kami, sebetulnya persoalan BUMDes Sukalarang ini adalah salah satu saja. Masih banyak kok BUMDes di Kabupaten Sukabumi yang pengelolaan anggarannya belum terbuka dan transparan kepada masyarakat,” ujar Direktur Latas, Moch Fery Permana kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Menurut Fery, banyaknya persoalan pada tubuh BUMDes ini akibat kurang fahamya pengurus dalam mengelola anggaran BUMDes. Bahkan menurutnya paling menyedihkan, pemerintah desa dalam mendirikan pengurusan dan pengelolaan BUMDesanya kurang begitu memahami dari sisi regulasinya.

“Peraturan Bupati Sukabumi nomor 33 tahun 2016 sudah jelas mengaturnya. Namun dalam faktanya, pedoman pendirian ini masih diabaikan. Sehingga tak heran, bila dikemudian hari atau sekarang ini banyak BUMDes yang bermasalah,” akunya.

Ia mencontohkan, dalam Perbup Sukabumi nomor 33 tahun 2016 pasal 6 menyebutkan tentang prinsip berdirinya BUMDes. Pada point c disebutkan adanya partisipasi dari masyarakat dan point e transparansi.

Namun dalam faktanya hari ini, pendirian BUMDes dirasakan minim partisipasi masyarakat dan penggunaan anggarannya pun jarang diketahui masyarakat. “Kenapa partisipasi masyarakat dan transparansi ini minim terjadi? Karena memang berdasarkan kajian kami, pemerintah desa sendiri pun masih belum memahami betul regulasinya,” jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *