SUKABUMI — Meski rusak diterjang Gelombang Tinggi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena menegaskan tidak ada bantuan perbaikan bangunan.
Hal tersebut mengingat tidak ada aturan untuk memperbaiki rumah-rumah di sepadan pantai. Meski begitu, pihaknya sudah melakukan koodinasi dengan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi untuk penanganan terhadap sekitar 110 bangunan yang rusak di tiga desa yakni Desa Jayantu, Kelurahan Palabuhanratu serta desa Citepus.
“Kita masih koordinasi dengan Dinsos untuk bantuan, kita kemarin sudah menyalurkan bantuan berupa selimut dan makanan sembako, jumlah nya sekitar 110 di tiga desa, Jayanti, Palabuhanratu dan Citepus,” ungkap Deden saat dikonfirmasi. Minggu, (17/3).
Adapun untuk bantuan perbaikan rumah yang rusak di sepanjang sempadan pantai dampak di terjang gelombang tinggi pasang air laut, kata Deden pihaknya tidak mewujudkan hal itu, pasalnya area rumah yang berada sepadan pantai pemerintah pasti akan kesulitan untuk memberikan bantuan.
“Misalnya hanya RTLH saja, itu harus dasarnya murni kepemilikan pribadi masing-masing, sedangkan mereka yang terdampak itu berada di sepadan pantai 50 meter bahkan dari pantai, memang ini sangat sulit,” jelasnya.
Namun begitu, lanjut Deden akan menjadi bagian dari kajian BPBD kedepan dengan melakukan komunikasikan dengan dinas yang lain untuk bagaimana solusinya, saat ini yang paling penting bagaimana penanganan terlebih dahulu.
“Jadi untuk sementara kita berikan bantuan yang memang belum maksimal berupa sembako, terus kita masih menunggu sebagian kita sudah selimut juga. Jadi kejadian ini memang berulang setiap tauh juga ada, cuman kali ini saja yang besar,” terangnya.
Ditegaskan Dedem sementara warung warung yang rusak terdampak diterjang gelombang tinggi bukan merupakan rumah, kecuali yang berada di kelurahan Palabuhanratu rumah rumah banyak yang terdampak yakni di kampung Cipatuguran.
“Cuman sama itu pernah di relokasi tapi mereka balik lagi Nah ini pemerintah jadi sulit di bantu jadi salah, karena statusnya,” paparnya.
“Dari DAK, BTT juga sulit karena kalau misal kedaulatan harus di kawasan pemukiman aturannya, kalau mau memberi bantuan atau bahan bangunan atau apa itu kan harus di tempat sendiri paling lebih ke bantuan sembako untuk meringankan,” tandasnya. (ndi/d).
