Dilarang Datangi Pendopo, Buruh Sukabumi Datangi Polres Sukabumi Kota

Buruh Sukabumi
DIGERUDUK : Puluhan buruh saat mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, untuk klarifikasi terkait larangan aktivitas audensi buruh di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, pada Kamis (17/11).(FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI)

SUKABUMI — Pasca larangan adanya aktivitas di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, puluhan buruh yang tergabung dalam 7 serikat pekerja di Sukabumi, menggeruduk Mapolres Sukabumi Kota pada Kamis (17/11).

Berdasarkan pantuan Radar Sukabumi di lokasi, sekitar pukul 10.00 WIB para buruh telah mendiami Gedung Pendopo Sukabumi untuk melakukan audensi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, untuk membahas soal rencana kenaikan UMK 2023 serta issu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh yang bekerja di sektor industri padat karya, akibat krisis ekonomi global. Namun, hingga pukul 12.00 WIB tidak satu pun aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mendatangi para buruh.

Bacaan Lainnya

Setelah itu, sekira pukul 13.00 WIB, puluhan buruh langsung berjalan kaki ke Mapolres Sukabumi Kota, untuk mempertanyakan soal pemindahan audensi buruh bersama pihak pemerintah dari Gedung Pendopo Sukabumi ke kantor BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Kecamatam Cicantayan.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukabumi, Budi Mulyadi kepada Radar Sukabumi mengatakan, kedatangan para buruh ke Mapolres Sukabumi Kota ini, dimaksudkan untuk mengklarifikasi kaitan dengan adanya informasi bahwa, petugas Polres Sukabumi Kota tidak mengizinkan atau melarang serikat buruh Sukabumi untuk melakukan audensi bersama pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi di Gedung Negara Pendopo Sukabumi yang berada di wilayah Kota Sukabumi.

“Itu sebenarnya tujuan kami mengapa datang ke Mapolres Sukabumi Kota. Karena informasi yang kami dapatkan dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, bahwa pihak Polres Sukabumi Kota tidak mengizinkan kami melakukan audensi itu di Gedung Negara Pendopo Sukabumi. Makanya, saat kami melayangkan surat audensi itu ke Gedung Negara Pendopo Sukabumi. Namun pihak pemerintah telah mengalihkan audensinya ke kantor BKPSDM Kadupugur Cicantayan,” Budi kepada Radar Sukabumi pada Kamis (17/11).

Untuk itu, para buruh yang tegabung dalam 7 serikat pekerja yang terdiri dari DPC FSB KIKES KSBSI , DPC SPN , DPC F LOMENIK KSBSI, DPC FSB GARTEKS KSBSI, SETDA OPSI, Aliansi BUSUR, dan SPTP PT. CDB mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, untuk mempertanyakan sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan soal larangan aktivitas di Gedung Negara Pendopo Sukabumi.

“Nah, informasi larangan audensi di Gedung Negara Pendopo Sukabumi oleh pihak Polres Sukabumi Kota itu, kami dapatkan dari pihak pemerintah,” tandasnya.

Hingga berita ini, diterbitkan wartawan dari Radar Sukabumi masih belum mendapatkan statmen resmi dari pihak kepolisian Polres Sukabumi Kota, soal dugaan larangan aktivitas audensi serikat buruh dengan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

Hingga saat ini, sekira pukul 13.50 WIB puluhan buruh masih menduduki kantor SPKT Polres Sukabumi Kota, untuk menunggu keputusan hasil audensi perwakilan buruh bersama Polres Sukabumi Kota, pungkasnya. (den/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *