SUKABUMI – Puluhan warga penyintas bencana retakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan belum cairnya anggaran hunian sementara (huntara) yang dijanjikan pemerintah pusat sejak akhir 2024. Hingga pertengahan 2025, bantuan tersebut belum juga terealisasi.
Keluhan itu disampaikan salah satu penyintas, Daris (40), dalam audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikembar dan BPBD Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Aula Desa Sukamaju, Rabu (18/6).
“Audiensi ini untuk mempertanyakan dana huntara yang dijanjikan pemerintah pusat pada Desember lalu. Tapi sampai sekarang, sudah setengah tahun berlalu, belum juga turun,” ujar Daris.
Karena belum adanya bantuan huntara, ia dan keluarga masih terpaksa tinggal di rumah yang terdampak bencana.
“Sebenarnya khawatir, apalagi saat curah hujan tinggi. Tapi kami tidak punya pilihan lain,” tambahnya.
Daris menyebut, hampir seluruh korban bencana kini kembali menempati rumah mereka yang kondisinya sudah retak.
Sementara itu, Plt Camat Cikembar, Lenni Nurliah, mengatakan audiensi ini digagas pemerintah kecamatan untuk menampung dan memfasilitasi aspirasi warga, khususnya terkait pencairan dana huntara.
“Sebelumnya sempat muncul rencana aksi demonstrasi dari warga. Maka kami langsung ambil langkah cepat dengan menggelar audiensi dan menghadirkan BPBD,” jelas Lenni.
Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah resmi agar warga dapat menyampaikan keluhan secara terbuka dan tertib.
“Masyarakat kami ajak berdialog langsung dengan pihak BPBD agar mendapatkan penjelasan utuh tentang penanganan pascabencana,” katanya.
Meskipun tidak mudah menenangkan warga yang sudah lama menunggu kejelasan, Lenni menilai komunikasi yang dibangun dalam audiensi tersebut mulai menunjukkan hasil positif.
