Sementara itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyatakan, untuk menaikan kesejahteraan perlu adanya regulasi sebagai sandaran hukum sebuah kebijakan. Dalam hal ini, Marwan pun berjanji akan segera mengajukan soal kenaikan penghasilan Kades dan perangkat desa kepada pemerintah pusat.
“Saya pun berharap, semua perangkat pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan, desa dan masyarakat tingkat kesejahterannya meningkat. Tapi ini kan pemerintahan, yang semuanya ada aturan supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dalam waktu dekat, kami akan ajukan kepada pemerintah pusat soal aspirasi ini,” timpal Marwan.
Bila ajuan tersebut dijawab dan terealisasikan, orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi ini berharap kinerja dan pelayanan kepada masyarakat juga bisa meningkat. Jangan sampai, hak maksimal terpenuhi sementara kinerja menjadi tidak maksimal.
“Ketika kebijakan pemerintah nanti dalam kesejahteraan perangkat desa terealisasi, perangkat desa pun harus bisa berbagi kebahagiaan dengan rakyat yang ada di desa itu dengan pelayanan yang baik. Perangkat desa melayani kebutuhan masyarakat secara administrasi maupun kebutuhan lainnya sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya.
Soal perlindungan hukum, Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi menegaskan siap menjaga dan melindungi seluruh perangkat desa dari gangguan pihak manapun. Menurutnya, keberadaan perangkat desa merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan Negara dan harus benar-benar berdiri kokoh tanpa ada gangguan sedikitpun.
“Saya pribadi sebagai Kapolres Sukabumi menyatakan, perangkat desa harus dikuatkan, harus dilindungi dan harus diamankan. Oleh karena itu, kami pastikan akan melindungi seluruh perangkat desa dari berbagai bentuk gangguan. Bila ada oknum yang menggangu, segera laporkan biar kita tindak,” tegasnya.
(ren/ryl)
