“Supaya maksimal kinerja itu, tentunya harus ada peningkatan kesejahteraan seluruh perangkat desa. Tidak bisa dan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah daerah. Saat ini, Siltap yang diterima perangkat desa setiap bulan hanya Rp1,5 juta. Sedangkan buruh saja sudah Rp2,5 juta.
Dari Siltap tidak memungkinkan karena terbentur aturan, maka kita menuntut kesejahteraan perangkat desa di luar Siltap yang bersumber dari APBD,” ujar Andi dalam pidatonya.
APDESI juga menuntut Pemkab Sukabumi agar memberikan insentif kepada RT, RW, Linmas, kader Posyandu dan guru ngaji yang bersumber dari Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Andi juga menyebutkan perlu adanya perlindungan hukum bagi seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini supaya kinerja Kades dan juga perangkatnya benar-benar maksimal.
