ADD Bukan untuk ‘Bancakan’ Kades

Aparat penegak hukum juga turut mengawasi mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Sedangkan KPK tentu tidak mungkin mengawasi sekitar 75 ribu desa lantaran jumlah personilnya yang terbatas. Yang lebih efektif menurut dia warga desa yang turut mengawasi penggunaan dana tersebut.

”Memang harus gotong royong dan desa sendiri, rakyat sendiri, juga harus mengawasi kenapa dia punya perencananaan itu juga diketahui masyarakat. Lewat sistem yang ada musyawarah desa dan sebagainya,” kata dia.

Bacaan Lainnya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo menuturkan pemerintah desa memang tidak memiliki perangkat selengkap di kabupaten. Misalnya inspektorat, badan perencanaan daerah, atau dinas-dinas. Sehingga terkadang untuk perencanaan dan penganggaran tidak bisa betul-betul rapi dalam penanggungjawabannya.

”Sehingga banyak kasus-kasus yang sebetulnya bukan tindakan korupsi. Tapi menjadi masalah diawal-awalnya,” ujar dia. Dia mencontohkan kepala desa diminta membuat perencanaan pembangunan jalan 100 meter dianggarkan Rp 10 juta. Tapi, karena tidak lengkap dan detail maka dana yang dihabiskan membengkak dua kali lipat. ”Ini menghambat hingga pencairan dana desa berikutnya,” tutur dia.

Selain itu juga ada kewajiban desa untuk membayar pajak. Tapi, toko-toko di desa ternyata tidak ada yang mengeluarkan faktur pajak. Sehingga aparat desa membuat faktur sendiri. ”ini di awalnya bisa menjadi masalah-masalah di ranah hukum,” ungkap dia.

Tapi, setelah disepakati ada pendampingan dan pengawasan diperketat dengan kerjasama polisi, kejaksaan, dan kemendagri maka pengelolaan dana desa jadi lebih baik. Sistem pun diperbaiki seperti pelaporan online yang menjadi lebih mudah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *