Sementara itu, salah seorang Guru Honorer, Asep Moh Abdulrrohman memaparkan, keterlambatan tunjangan sertifikasi ini tak ayal bisa berdampak terhadap kinerja guru apabila kebutuhan keluarga tidak tertutupi. Karena, guru honorer harus memiliki usaha sampingan untuk menutupi kebutuhannya. “Tapi, kami berusaha bekerja semaksimal mungkin, meski tunjangan ini terus ngaret. Kami harap, kemenag bisa secepatnya mencairkan anggaran ini untuk menjaga profesionalitas guru,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Sukabumi, Oja Haerul Syam membenarkan uang TPG dan inpassing di Kabupaten Sukabumi beberapa bulan belum dibayarkan.
Bahkan, tunggakannya pada 2017 mencapai Rp 30,681 miliar dari jumlah TPG dan impassing sebanyak 3540.
“Sertifikasi yang belum terbayar saat ini berpareatif, dari mulai satu bulan hingga tujuh bulan. Terkait masalah tunggakan uang sertifikasi ini, kami tidak bisa berbuat banyak, karena pencairannya kewenangan Kemenag Pusat sebagai pemegang anggaran. Sementara, Kemenag Kabupaten Sukabumi hanya sebatas menyalurkan saja kepada para guru honorer yang berhak,” akunya.
Meski demikian, Kemenag Kabupaten Sukabumi terus berupaya mengajukan usulan pembayaran tunggakan uang sertifikasi kepada Kemenag Pusat. Namun, karena dari Kemenag Pusat-nya belum ada anggaran, sehingga tunggakannya belum bisa dibayarkan. “Kami belum bisa memberikan informasi kapan pencairan sertifikasi tersebut, karena sampai sekarang belum ada kejelasan dari pusatnya,” pungkasnya. (cr16/e)
