SUKABUMI- Anggota Komisi IV DPRD, Jawa Barat asal Sukabumi, Yusuf Maulana bertemu dengan puluhan emak-emak kader posyandu di Gor Romeo Sport Jalan Cijati RT 05/RW Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Kabupaten Sukabumi, Jumat (15/11/2024). Dalam balutan reses I tahun sidang 2024-2025, pria yang akrab disapa haji Aka ini mendapat curhatan dari para kader posyandu dari dua kecamatan yakni Kecamatan Cimanggu dan Kalibunder. “Ada beberapa aspirasi yang kami serap diantaranya, soal sistem penanganan stunting di tingkat paling bawah, insentif kader, hingga pembangunan gedung posyandu,” ujar haji Aka kepada Radar Sukabumi, Senin (18/11/2024).
Menurut dia, sebagai wakil rakyat di provinsi Jawa Barat, dirinya berkomitmen akan mengawal persoalan tersebut agar para kader Posyandu bisa terpenuhi kebutuhan hak nya. Terlebih untuk persoalan pembangunan gedung posyandu yang layak serta intensif kader memadai. “Posyandu ini menjadi kendali utama untuk penanganan stunting. Baik buruknya penanganan, diawali dengan pengaruh dan kinerja para kader posyandu,” terangnya.
Tentunya, ia pun akan mendorong aspirasi pada reses ini untuk dibahas pada rapat-rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sehingga persoalan stunting pada masyarakat bawah bisa terselesaikan. “Apa yang diusulkan kader posyandu akan saya perjuangkan, karena memang menurut saya keberadaan kader posyandu memang sangat penting. Usulan ini menjadi prioritas, dan akan saya bawa ketahap selanjutnta sesuai aturan,” sambung dia.
Tidak hanya itu, dirinya pun mendorong Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kota/kabupaten untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. “Harus ada koordinasi intens, sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan,” tambah dia.
Dengan reses atau serap aspirasi yang dilakukannya ini, diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan masalah kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. “Pemprov juga harus turun membantu bagaimana kebutuhan rakyat di bawah. Walaupun seyogyanya itu menjadi urusan pemerintah kota/kabupaten. Tapi minimal, kita harus hadir sebagai bagian dari pemerintahan,” pungkas dia. (why)
