RADARSUKABUMI.com – JAKARTA – Ratusan guru dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) akan menggeruduk Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kemarin (14/9).
Menurut M Nur Rambe, Sekjen FPHI, sedikitnya 500an orang akan ikut dalam aksi tersebut. “Guru dan Tenaga Kependidikan yang akan demo besok karena yang bersentuhan langsung dengan PermenPAN-RB 36/2018,” ujar Rambe kepada JPNN, tadi malam.
Dia menyebutkan, honorer yang tergabung dalam organisasi FPHI sebanyak 24 ribuan orang di seluruh Indonesia. Di mana 99% usianya di atas 35 tahun. “Di FPHI ada eks honorer K1, eks K2 dan non kategori juga. Anggota kami 90% guru dan tenaga kependidikan, sisanya kesehatan, dan tenaga teknis lainnya,” tuturnya.
Adapun misi dari demo FPHI adalah menolak rekrutmen CPNS 2018, minta pemerintah batalkan PermenPAN-RB 36/2018. Selain itu mereka mendesak diterbitkannya Perpu untuk peningkatan status honorer menjadi CPNS.
Aksi penolakan rekrutmen CPNS 2018 di daerah-daerah ikut disuarakan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) kepada MenPAN-RB, Syafruddin. Itu sebabnya MenPAN-RB diimbau untuk serius membahas revisi UU ASN.
“Honorer K2 terus menggelar demo di berbagai kabupaten. Saya katakan bahwa persoalan K2 bisa tuntas dengan revisi UU ASN yang sudah lama dibahas di DPR RI,” ujar Ketum ADKASI, Lukman Said.
Dia mengajak seluruh honorer K2 untuk memusatkan perhatian ke Senayan dan mengawal pembahasan revisi UU ASN. Lukman menambahkan, ADKASI fokus melakukan gerakan mendukung tenaga honorer.
Sebagai wakil rakyat di daerah, ADKASI punya tanggung jawab menyuarakan serta memperjuangkan aspirasi rakyat. “Kami selalu di belakang honorer. Selama honorer belum diangkat PNS, ADKASI akan terus bergerak,” tegasnya.
(esy/jpnn)
