RADAR SUKABUMI — Seperti diketahui siswa/siswi jenjang SMA dan SMK di berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) mengalami gagal saat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025, kegagalan itu praktis membuat mereka kecewa.
Menyikapi hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, menyatakan komitmen untuk memperjuangkan nasib siswa/siswi SMA/SMK yang gagal mengikuti SNBP tersebut. Sementara diduga penyebab kegagalan itu akibat keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh pihak sekolah.
Dari unggahan video di akun YouTube-nya @Kang Dedi Mulyadi Channel, ia mengatakan bahwa telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) guna meminta pertimbangan khusus terkait masalah tersebut.
“Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP. Ini bukan kelalaian siswa, tapi pihak sekolah,” ungkap Dedi Mulyadi, kutip pada Rabu (26/2/2025).
Akibatnya, sejumlah siswa di beberapa sekolah di Jabar menggelar aksi deno sebagai bentuk protes mereka akibat kegagalan mengikuti SNBP. Hal ini dipicu oleh kelalaian sekolah dalam mengisi PDSS.
Pengisian PDSS dijadwalkan sejak 6-31 Januari 2025, namun beberapa sekolah tidak menyelesaikannya tepat waktu. Akibatnya, para siswa tidak dapat mengikuti SNBP, yang seharusnya menjadi kesempatan mereka masuk perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes, kata Dedi Mulyadi.
Adapun para siswa/siswi yang terdampak (gagal SNBP) tersebut, diantaranya berasal dari SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Kota Depok, dan SMAN 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Dikatakan Dedi Mulyadi, bahwa dirinya secara khusus telah menyertakan nama-nama siswa/siswi dalam suratnya yang dikirim ke Menteri (Mendikbudristek), sebagai upaya agar mendapatkan pertimbangan khusus.
“Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi pihak sekolah,” tendas Dedi Mulyadi.
Selain soal SNBP, dalam unggahan video tersebut Dedi Mulyadi juga menegaskan larangan study tour keluar Provinsi Jabar. Termasuk larangan segala bentuk kegiatan yang membutuhkan biaya tinggi yang memberatkan orang tua siswa.
“Karena, yidak semua orang tua mampu membayar biaya study tour. Jadi jangan sampai orang tua berhutang ke bank emok atau pinjaman online,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menekankan agar beberbagai kegiatan,seperti perpisahan atau kelulusan sebaiknya dilaksanakan secara kreatif oleh siswa melalui OSIS, tanpa campur tangan pihak sekolah, pungkasnya. (Ron)
