RADAR SUKABUMI — Sorotan publik belakangan ini hampir dipastikan tertuju pada video yang diunggah akun media sosial (medsos) YouTube @Kang Dedi Mulyadi Channel, serta tersebar diberbagai platform medsos lainnya.
Bagaimana tidak, mata publik pun seakan terbelalak melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi di dalam unggahan video itu membahas soal penggunaan alokasi belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat (Jabar) tahun 2025.
Sebagai Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi (dikenal dengan singkatan KDM), merasa heran saat Sekda Jabar menyampaikan beberapa alokasi anggaran belanja disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar tahun anggaran 2025.
Keheranan Dedi Mulyadi tertuju pada OPD Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Pasalnya, dari uraian yang disampaikan Sekda Herman Suryatman disebutkan bahwa di Disdik Jabar salah satunya terdapat biaya belanja air atau tagihan air (PDAM) mencapai sebesar Rp6,7 miliar.
Disebutkan Herman, bahwa tagihan (air PDAM) tersebut bukan dari sekolah-sekolah di Jabar, tetapi dari Kantor Disdik Jabar dan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) di 13 Wilayah di Jabar.
“Jika Kantor Disdik hingga Kantor Cadisdik per tahun menghabiskan anggaran mencapai Rp 6,7 miliar, berarti (diasumsikan) per-bulannya rata-rata menghabiskan anggaran Rp 400 juta,” ungkap Dedi Mulyadi.
“Kira-kira mandinya make cai naon (pakai air apa-red) dengan biaya tagihan rata-rata Rp400 juta sebulan,” ucap Dedi Mulayadi, nada heran.
Menurutnya, biaya tersebut, tidak rasional. “Apalagi inikan bukan belanja air untuk sekolah-sekolah. Karena sekolah sudah menyelenggarakan sendiri, yakni dari dana BOS,” ujar Dedi Mulyadi.
Gencarnya mantan Bupati Purwakarta dua periode (Dedi Mulyadi) ini, yang menyoal penggunaan APBD Jabar tahun 2025 untuk sejumlah OPD, tak-urung mendapat beragam tanggapan positif dari berbagai kalangan publik.
Salah satunya dari lembaga Indonesian Audit Watch (IAW) di Jakarta. Melalui telepon seluler Sekretaris IAW Iskandar Sitorus, kepada Radar Sukabumi dia mengatakan bahwa pernyataan Kang Dedi Mulyadi tentang alokasi anggaran Pendidikan di Jabar sebesar Rp11,2 triliun akan menjadi sorotan.
“Untuk itu, kami dari Indonesian Audit Watch memberikan tiga analisis atau perspektif, yakni perspektif kemanusiaan, audit, dan politik,” kata Iskandar, Selasa (28/1/2025) sore. (Ron)
