Oleh: Andhika Wahyudiono
Dalam ranah ekonomi, perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam telah menjadi fokus perhatian pemerintahan Joko Widodo. Salah satu strategi yang diterapkan adalah hilirisasi nikel, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor melalui pengolahan bijih nikel menjadi produk bernilai tinggi.
Faisal Basri, seorang ahli ekonomi, mengakui bahwa dampak lonjakan ekspor dari hilirisasi nikel yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo memang tampak signifikan. Namun, ada aspek penting yang perlu diperhatikan terkait dengan keuntungan dan dampak riil bagi perekonomian Indonesia.
Data yang dihimpun dari tahun 2014 menunjukkan bahwa nilai ekspor bijih nikel pada saat itu hanya mencapai Rp1 triliun. Angka ini diperoleh dari total ekspor senilai USD85,913 juta yang dikalikan dengan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni Rp11,865 per USD.
Kemudian, melompat ke data tahun 2022, terlihat lonjakan signifikan pada nilai ekspor besi dan baja yang dianggap sebagai hasil dari proses hilirisasi. Angka ini mencapai USD27,8 miliar, yang setara dengan sekitar Rp413,9 triliun berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar Rp14.876 per USD.
Faisal Basri secara tegas menyatakan bahwa, terlepas dari perbedaan data yang diungkapkan oleh pemerintah dan analisis pribadinya, kenaikan nilai ekspor yang terjadi melalui hilirisasi bijih nikel memang merupakan pencapaian luar biasa.
Dalam salah satu tulisannya, dia menjelaskan bahwa efek lonjakan ekspor ini sungguh mengesankan. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana uang hasil ekspor ini benar-benar berdampak pada perekonomian Indonesia.
Faisal Basri memberikan peringatan penting bahwa hampir seluruh perusahaan smelter yang terlibat dalam pengolahan bijih nikel dimiliki oleh perusahaan asing, terutama perusahaan Tiongkok.
Ini berarti bahwa Indonesia, yang mengamini prinsip devisa bebas, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengalirkan hasil ekspornya ke luar negeri atau kembali ke negara asal mereka.
Perbedaan perlakuan ini semakin tampak jelas saat membandingkan sektor ekspor olahan bijih nikel dengan sektor ekspor produk turunan kelapa sawit. Produk turunan kelapa sawit dikenakan pajak ekspor, serta berbagai pungutan dan bea keluar.
Namun, dalam konteks ekspor olahan bijih nikel, tidak ada jenis pajak atau pungutan yang dikenakan. Dengan kata lain, pemerintah tidak memperoleh penerimaan apapun dari jenis produk olahan nikel ini.
Faisal Basri melanjutkan dengan mengilustrasikan perbedaan koheren ini. Ia menyatakan bahwa jika perusahaan kelapa sawit dan produk turunannya dikenakan pajak keuntungan atau pajak penghasilan badan, maka perusahaan smelter nikel tidak mengalami beban tersebut.
Hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas keringanan pajak (tax holiday) yang dinikmati oleh perusahaan smelter nikel, yang mencapai jangka waktu hingga 20 tahun atau lebih.
Oleh karena itu, meskipun lonjakan ekspor hasil hilirisasi bijih nikel terlihat luar biasa, kenyataannya adalah pemerintah Indonesia tidak memperoleh manfaat finansial yang signifikan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan smelter nikel, terutama yang berasal dari Tiongkok.
Penikmatan fasilitas istimewa ini juga menyoroti peran Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memberikan dan menerapkan keringanan pajak kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
Adapun perihal royalti, Faisal Basri menegaskan bahwa perusahaan smelter Tiongkok tidak membayar royalti sedikitpun. Justru, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang sebagian besar adalah pengusaha nasional.
Saat bijih nikel masih diperbolehkan diekspor, pemerintah masih memperoleh pendapatan dari pajak ekspor yang dibayarkan oleh perusahaan penambang.
Dalam situasi yang sedang dibahas, Faisal Basri mengajak kita untuk lebih dalam merenungkan dampak yang sebenarnya timbul akibat lonjakan ekspor hasil dari proses pengolahan bijih nikel.
Walaupun pencapaian dalam sektor ekspor ini memang terkesan luar biasa, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, yaitu bagaimana mengoptimalkan manfaat finansial yang bisa diperoleh untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Persoalan utama yang muncul adalah bagaimana menjadikan hasil dari ekspor ini benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negeri. Perlu diingat bahwa perlakuan yang berbeda terhadap sektor ekspor olahan bijih nikel dan sektor lainnya, seperti industri produk turunan kelapa sawit, mencerminkan perlunya penerapan kebijakan yang adil dan seimbang dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan merujuk pada perbandingan ini, tampak bahwa pemerintah perlu memiliki strategi yang cermat dalam mengatur ekonomi dan sektor ekspor. Dalam kasus olahan bijih nikel, kendati dampak lonjakan ekspor cukup mengesankan, tantangan yang harus diatasi adalah bagaimana mengubah lonjakan ini menjadi keuntungan yang lebih merata bagi perekonomian Indonesia.
Dalam hal ini, terlihat perlunya merumuskan kebijakan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan asing, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan.
Pentingnya keseimbangan ini tak bisa diabaikan. Kebijakan yang adil dan berimbang akan mendorong terciptanya iklim ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkelanjutan.
Perlakuan yang berbeda antara sektor ekspor olahan bijih nikel dan produk turunan kelapa sawit memberikan gambaran tentang pentingnya perencanaan yang matang untuk menghindari ketidakseimbangan yang bisa merugikan perekonomian Indonesia di masa depan.
Sebagai kesimpulan, Faisal Basri mengajak kita untuk melihat lebih dalam dampak nyata dari lonjakan ekspor hasil hilirisasi bijih nikel ini. Meskipun pencapaian tersebut patut diapresiasi, tantangan yang muncul sangatlah penting: bagaimana mampu mengubah keberhasilan ini menjadi manfaat nyata yang merata bagi perekonomian Indonesia.
Dengan perlakuan yang berbeda terhadap sektor ekspor berbagai produk, khususnya dalam hal perlakuan terhadap hasil olahan bijih nikel, terlihat jelas pentingnya perencanaan kebijakan yang adil dan berimbang demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
*) Dosen UNTAG Banyuwangi
