JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal, karena gara-gara muncul wacana penundan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituduh tidak taat kepada konstitusi.
Padahal menurut Luhut, Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah mengatakan ingin melanggengkan kekuasaanya dengan memperpanjanag jabatan kepala negara.
“Begitu ada yang ngomong Pak Jokowi kita tambah tiga periode, dua periode ribut, disebut Pak Jokowi dibilang tidak konstitusonal. Padahal kan bukan beliau (Presiden Jokowi) yang ngomong. Itu suara kan di bawah,” ujar Luhut Channel YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Jumat (11/3).
“Ya jeleknya ribut kayak gini, kok ada yang nuduh Pak Jokowi ingin perpajang. Padahal, beliau sudah ngomong di Istana Bogor, saya taat kepada konstitusi. Kan konstitusi itu yang harus ditaati oleh Presiden itu, siapapun presiden,” katanya.
Karena itu, Luhut mengaku heran kenapa adanya wacana penundaan Pemilu 2024 ini membuat banyak pihak ‘kebakaran jengot’. Padahal wacana ini belum tentu juga terwujud, karena semua dikembalikan lagi ke rakyat Indonesia. “Iya, kita kenapa mesti repot, kalau kata Gus Dur, begitu aja kok repot,” ungkapnya.
Sehingga Luhut menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah ingin atau merencakan untuk bisa memperpanjang jabatannya sebagai kepala negara. “Kalau enggak (rakyat, Red) setuju ramai-ramai enggak masalah juga, Presiden juga enggak ada masalah,” ucapnya
Seperti diketahui, muncul usulan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
