JAKARTA — Mayoritas publik menilai kondisi penegakan hukum nasional trennya semakin memburuk dari tahun sebelumnya. Hal itu terpotret dalam rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema “Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden”.
“Yang menilai buruk atau sangat buruk lebih banyak, 33.7 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual pada Kamis (3/3).
Sementara itu, masih publik yang menilai penegakan hukum nasional baik yakni 27,9 persen. Kemudian, publik yang menilai penegakan hukum nasional sedang sebesar 29,9 persen. “Yang menilai sangat baik 1,8 persen,” kata Djayadi Hanan.
Sementara itu, kata Djayadi Hanan, melihat tren dari penegakkan hukum nasional dari tahun tahun 2021 ke 2022 terus mengalami pemburukan. “Persepsi negatif menguat, sebaliknya persepsi positif melemah. Dari Desember 2021 hingga Februari 2022,” pungkasnya.
