BANDUNG— Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Yod Mintaraga menilai kondisi partai berlambang beringin kekinian harus ada evaluasi.
Pasalnya, situasi Golkar itu masih dipimpin oleh Ketua Umum, Setya Novanto dengan status tersangka kasus KTP-elektronik.
“Saya sepakat harus ada evaluasi tentang DPP, bagaimana agar Golkar memang tetap eksis dan solid. Siapapun yang menjadi pimpinan,” kata Yod saat ditemui RMOLJabar (Group koran ini) di Gedung DPRD Jabar, Rabu (22/11).
Begitu juga tentang rekomendasi Golkar di Pilgub Jabar.
Sebelumnya, DPP telah merekomendasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur berpasangan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin.
“Tentang Pilkada Jawa Barat, kita sepenuhnya diserahkan kepada DPP saja, karena memang dalam Juklak pada Pilkada, pengusungan dan penetapan calon gubernur dan koalisi partai itu menjadi kewenangan DPP,” jelas Yod.
Juga, lanjut Yod, dengan rekomendasi pilkada di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang harus dievaluasi.
Yod menyerahkan apapun keputusannya kepada DPP, karena hal itu merupkan otoritas di pusat. “Termasuk calon pilkada gubernur maupun kota/kabupaten itu kan otoritas DPP. Hasilnya seperti apa terserah DPP,” ucapnya.
Perihal desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, dengan agenda pergantian ketua umum.
Menurutnya, hal itu ada mekanisme yang mengaturnya. Walaupun Yod juga tidak menyangkal ada keinginan apapun dibalik itu, yang jelas itu merupakan hak politik.
“Soal Munaslub serahkan pada mekanisme yang ada saja. Tapi kan syarat Munaslub itu ada, harus disetujui 2/3 DPD tingkat 1. Semua ada keinginan, yah hak politik masing-masing,” demikian Yod. (nif/rmol)
