Oleh Kang Warsa
MILIARAN data dikirimkan oleh manusia ke dalam server-server virtual. Belanja secara daring meskipun disebut cara paling aman untuk menghindari kerumunan, namun masyarakat harus tetap waspada kepada kurir dan paket yang diterima.
Isu yang berkembang seputar penjualan daring yaitu penyebaran virus melalui paket kiriman menambah kisah baru di masa pandemi. Kemunculan isu seperti ini bukan hoaks melainkan sebagai anjuran agar masyarakat lebih berhati-hati di saat berbelanja secara daring.
Sepengetahuan saya, Pemerintah Kota Sukabumi di awal pandemi telah menyiapkan situs web khusus yang memuat seputar pandemi agar aliran informasi dari pemerintah kepada masyarakat tidak tersumbat. Sayang sekali, pemerintah kota tidak menyiapkan saluran komunikasi dua arah dan media untuk memantau pergerakan isu di lapangan selama pandemi.
Ketersediaan instrumen pendeteksi gerakan data di media sosial memang telah menjadi domain pemerintah pusat. Walakin, pemerintah daerah harus memiliki tim teknis untuk mengambil dan mengolah data-data berisi isu krusial seputar pandemi, keluhan, dan informasi yang diberikan langsung oleh masyarakat. Ketersediaan hasil pengolahan data ini dibutuhkan agar regulasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di samping itu, masyarakat –berdasarkan pantauan keluhan mereka melalui media sosial – memerlukan kepastian dari sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh masyarakat di bidang perekonomian. Apa saja cara dan strategi yang sebaiknya ditempuh oleh masyarakat agar mereka tetap bisa bertahan hidup, aktivitas dan kegiatan perekonomian tetap berjalan.
Lalu-lintas data selama satu setengah tahun pandemi memuat beberapa tajuk utama antara lain; ajakan penerapan protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan isu lainnya yang berkaitan dengan pandemi. Tanpa pengawasan pada saluran data dan informasi di daerah, isu dan informasi bohong dapat dengan mudah disiarkan dan dipublikasikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi bohong, bagaimanapun selalu mudah dipercaya ketika psikologi warga sedang disekap rasa was-was dan labil.
Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah mencanangkan Kota Cerdas (Smart City). Gambaran yang terlintas dalam benak siapapun tentang kota cerdas ini yaitu adanya kemampuan dan tekad pemerintah dalam menyiapkan fasilitas berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, penyediaan internet gratis di ruang publik dari areal perkotaan hingga pelosok.
Konsep ideal seperti penyediaan internet gratis memang sulit diwujudkan dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, akses internet terbuka tanpa sistem keamanan yang kuat akan mudah dijadikan jembatan untuk melakukan pencurian data dari ponsel yang terhubung ke dalam jaringan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Kedua, akses internet sudah sedemikian mudah didapatkan oleh masyarakat dengan harga terjangkau dibandingkan beberapa tahun lalu ketika pertama kali internet dikomersilkan dalam bentuk paket data.
Ketiga, pembangunan kota cerdas (Smart City) bukan sekadar ada keterhubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui jejaring virtual, melainkan bagaimana pemerintah dapat mewujudkan agar masyarakat dapat menggunakan internet dan fasilitas yang berkaitan dengannya secara cerdas.
