Media sosial menawarkan tontonan hiburan pada video rekomendasi di masa pandemi daripada para pengguna menonton pemberitaan peningkatan COVID-19 yang dapat menjadi hantu mengerikan bagi mereka dan memunculkan sikap pesimis.
Nyatanya, tidak sedikit manusia termasuk warga Kota Sukabumi memberikan pandangan bahwa pandemi hanya rekayasa global untuk meluluhlantakkan negara-negara di dunia agar terbenam dalam ketakutan.
Mereka pada akhirnya melakukan tindakan ceroboh dan memiliki pikiran: COVID-19 tidak pernah ada sama sekali! Penjarakan sosial di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan oleh pemerintah disebut hanya alasan untuk menghalang-halangi umat dalam melakukan ibadah, misalnya penutupan beberapa masjid besar, dan pelaksanaan salat lebaran dibagi menjadi beberapa titik.
Pemerintah Kota Sukabumi selama pandemi melakukan hal serupa, menutup sementara aktivitas keagamaan di masjid-masjid yang dapat memicu kerumunan. Sikap pemerintah dan para tokoh keagamaan sebenarnya telah bersesuaian dengan kaidah dalam agama: menjaga jiwa atau menghindari keburukan harus diutamakan daripada mengambil manfaat.
Pemerintah Kota Sukabumi, dua tahun di pasa kepemimpinan H. Achmad Fahmi dan H. Andri Setiawan Hamami memiliki tantangan berat dalam menerbitkan dan menerapkan regulasi yang benar-benar menyentuh secara utuh pada seluruh fitur kehidupan.
Relaksasi kegiatan fisik tidak serta-merta diikuti oleh relaksasi pada kegiatan mental manusia di dunia maya. Informasi tentang pandemi yang dialirkan oleh pemerintah kota melaku saluran resmi masih harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar informasi yang diterima dipahami secara efektif.
Pemerintah juga memiliki kewajiban melakukan literasi digital kepada masyarakat untuk menghindari merebaknya pembagian informasi bohong melalui media sosial dan media obrolan daring.
Artinya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sudah saatnya dijadikan prioritas dari jenis-jenis pembangunan lainnya. Tantangan baru di masa pandemi menjadi perhatian serius dalam kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. ***
