JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Rencana pemerintahan Jokowi jalankan program Kartu Prakerja pada 2020 dinilai terlalu ambisius. Mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan, janji kampanye Jokowi itu terlalu prematur untuk direalisasikan pada masa kini. Diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef), Tauhid Ahmad, sebelum program Kartu Prakerja dijalankan, Kementerian Ketenagakerjaan masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan beberapa lembaga lain untuk menyaring data masyarakat yang berhak menerimanya.
“Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database,” tutur Tauhid Ahmad di Kantor INDEF di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Senin (19/8).
Selain itu, pengelolaan Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan harus melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian agar masyarakat penerima program kartu prakerja dapat pembekalan pendidikan khusus dan pelatihan industrial agar dapat menjadi SDM terampil siap kerja kembali. “Kartu prakerja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dia harus berelevansi dengan siapa yang melakukan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak boleh dibebankan kepada BLK (Balai Latihan Kerja) saja, tetapi juga oleh Kementerian Pendidikan kemudian Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Itu yang belum selesai,” jelasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL (grup koran ini).
Tauhid mengingatkan, menetapkan orang yang berhak menerima Kartu Prakerja tak boleh sembarangan. Pemerintahan Jokowi harus terlebih dahulu memperkuat database penerima kartu agar tak memunculkan masalah baru saat kartu tersebut telah diluncurkan. “Karena ini akan menjadi problem sosial yang akan meletup di kemudian hari kalau tanpa ada persiapan yang matang untuk kartu prakerja,” tegasnya.
Agar masalah tersebut tak terjadi, Tauhid menyarankan agar pemerintah secara bertahap mulai menyelesaikan beberapa kekurangan. Sebelum resmi menerbitkan kartu prakerja, pemerintah harus menggelar ujicoba serta melakukan validasi data yang telah dibuat. “Terlalu dini menurut saya, bertahap boleh di 2020 tapi paling tidak pendataan ini harus dilakukan lebih dahulu. Verifikasi, ujicoba di sekian kota baru bisa meluas, tapi kalau belum ada ujicoba kartu prakerja, datanya belum dikonfirmasi, divalidasi, langsung meluas seluruh Indonesia ya menurut saya akan jadi berantakan nanti,” pungkasnya.
(son/rmol)
