RADARSUKABUMI.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Hasim Adnan menyoroti rencana penghapusan jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Diketahui bahwa wacana ini menuai penolakan dari banyak pihak lantaran dianggap tidak tepat dan dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di masa depan.
“Menurut kami, wacana kebijakan penghapusan jalur CPNS bagi guru harus ditolak. Kami menganggap bahwa kebijakan tersebut dalam jangka panjang berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia,” kata Hasim Adnan kepada Radar Sukabumi, Selasa (5/1/2021).
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jelas Hasim, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam aturan tersebut PNS setelah diangkat hanya akan berhenti jika sudah memasuki usia pensiun, meninggal, pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani.
Sedangkan PPPK diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. “Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai maka PPPK bisa begitu saja diberhentikan,” kata dia.
Menurut Sekretaris Fraksi PKB pada DPRD Jabar, hal ini dapat menurunkan minat generasi muda di Tanah Air untuk memilih profesi sebagai seorang pendidik. Bagaimanapun seorang profesional juga membutuhkan jaminan kesinambungan atas profesi yang mereka geluti termasuk para pendidik. Jika jaminan kesinambungan pekerjaan tersebut tidak bisa diberikan oleh satu bidang profesi tertentu maka bisa dipastikan bakal menurunkan jumlah peminatnya.
“Kondisi ini terkadang kontradiktif. Pada satu sisi kita berharap para guru kita profesional saat mendidik anak-anak kita, tapi realita di sisi lain kita sering memperlakukan mereka secara tidak profesional. Kita disini hanya berharap pengabdian dari mereka, tanpa berusaha secara sungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat mereka,” katanya.
Wakil Ketua DPR PKB Jabar berharap agar guru diberikan kesempatan sama mengikuti seleksi ASN baik dari jalur CPNS maupun PPPK. Menurutnya, keinginan pemerintah agar di masa depan ASN sebagian besar terdiri dari PPPK, baiknya dikaji lebih dalam lagi. Kajian tersebut bisa meliputi peta kebutuhan ASN, standar kompetensi yang dibutuhkan, hingga bidang-bidang apa saja yang layaknya diisi ASN dari jalur PNS atau PPPK. (izo/rs)
