Soal Napi Koruptor Boleh Nyaleg, DEEP : Butuh Komitmen Kuat Partai Politik Agar Tidak Gagal Perbaiki Demokrasi

Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati

JAKARTA ––  Narasi dibolehkannya eks narapidana koruptor untuk maju menjadi calon legislatif di Pemilu 2024 kembali mencuat. Dalam pasal 240 ayat 1 (g) menyatakan bahwa “Persyaratan bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

“Diksi tersebut menunjukkan bahwa tidak tercantum secara eksplisit larangan napi korupsi untuk menjadi caleg. Jadi, memang sejak awal ekosistem politik kita tidak mendukung inovasi untuk memberantas koruptor dengan aturan yang tegas dan jelas. Bila kita ingat potret yang terjadi di Pemilu 2019 KPU memiliki komitmen kuat untuk melarang mantan koruptor ikut di pileg 2019 dengan mencantumkan secara jelas di PKPU Pencalonan tetapi akhirnya dibatalkan Bawaslu dan MA” ujar Neni dalam siaran pers.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Neni menyebutkan bahwa aturan dalam UU Pemilu tidak seperti dalam UU Pilkada, dimana aturan di Pilkada calon kepala daerah tidak boleh berlatar belakang mantan napi dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Jika ingin mencalonkan kepala daerah maka harus jeda 5 tahun sebelum mendaftar. Sehingga, sekarang kuncinya ada di partai politik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.