Secara moral, semua pihak wajib menjaga pesta demokrasi berlangsung jujur, adil dan demokratis, serta bebas dari kecurangan dan pelanggaran. ”Apalagi yang teramat keterlaluan. Tidak menghalalkan segala cara, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan pemilu,” sebutnya.
Jenderal TNI (Purnawirawan) itu juga memberi pesan untuk tidak menghancurkan pesaing-pesaing politik dengan kekuatan besar. ”Meskipun persaingan sendiri bisa sangat berlaku keras, tetapi ingat, selalu ada batasnya” ujarnya.
Penggunaan kekerasan dan kekuatan fisik bukanlah perinsip kompetisi antara saudara. Setelah pemungutan suara dilakukan, semua harus menghormati dan menerima hasilnya. ”Setiap kandidat dan setiap partai politik, tentu lah ingin menang. Tetapi harus siap pula menerima kekalahan,” ujarnya.
Seperti yang dialami Partai Demokrat yang dikenal dengan ideologi partai tengah. Demokrat juga pernah menang dan juga pernah kalah. ”Kalau menang, kami bersyukur dan tentu senang dengan tetap menjaga perasaan yang kalah. Kalau kalah, menerima secara ksatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang,” ujarnya.
Dengan begitu, semua pihak tidak memelihara dan mewariskan dendam serta kebencian kepada penerus-penerus bangsa. Sehingga kondisi seperti itu adalah idealnya demokrasi yang memperlihatkan indahnya sprotivitas dalam kompetisi yang beradab. ”Inilah etika pemilu yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan,” cetusnya.
Pandangan kedua: Partai Demokrat berharap panitia penyelenggara pilkada dan pemilu dapat terjaga integritas serta kualitas kinerjanya. Menurutnya, Pilkada 2018 adalah pilkada terbesar atau paling banyak pesertanya, yakni serentak di 171 daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang turut menyelenggarakan pesta demokrasi.
