“Tetap tidak menafikan aspek penting profesionalisme dan integritas serta bukan pembenaran adanya stereotip bahwa kembalinya dwifungsi bahkan multifungsi ABRI melalui RUU TNI-Polri,” terangnya.
Lebih jauh, Heri memaparkan catatannya atas RUU TNI dan Polri yang diinisiasi DPR. Selain menunda pembahasan RUU TNI-Polri,
“Legislatif sebagai inisiator kedua RUU ini jangan diburu-buru pembahasannya, berikan waktu publik untuk mengkaji dan beri saran perbaikan positif, juga untuk memaksimalkan kesempatan untuk mengakomodasi aspirasi pihak-pihak terkait (stakeholder),” ungkap dia.
Menurutnya, revisi UU mestinya merujuk pada landasan negara, yakni Pancasila. Karena itu, dia menyoroti beberapa hal terkait revisi kedua UU.
“Sebab, secara hakiki pemilik kekuasaan merujuk pada Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Dia melanjutkan, apakah RUU yang baru menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Apakah prosesnya sudah berdasarkan prinsip demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan?” tegasnya lagi.
Baginya, muncul pertanyaan berikutnya, apakah revisi yang dilakukan akan memastikan eratnya persatuan Indonesia. “Bagaimana revisi ini harus mengakomodasi perlindungan HAM sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab?pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab,” tutupnya.(*)
